SANGATTA- Setelah sehari sebelumnya sukses menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Kepala Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Hari ini Kamis (09/11/2023) DPRD Kutim kembali menggelar acara serupa dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tentang penyampaian Nota Kepala Daerah mengenai Raperda APBD tahun 2024 yang langsung di pimpin oleh Ketua DPRD Joni didampingi Wakil Ketua Asti Mazar serta di hadiri sebanyak 21 anggota, Asisten Ekobang Zubair, perwakilan Forkopimda serta undangan lainya.
Mengawali pandanganya, fraksi Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya M. Son Hatta memberikan kepada pemerintah dan seluruh jajaranya yang telah berhasil mencapai penambahan pendapatan daerah terutama di beberapa sektor unggulan.
“Kami berpesan hendaknya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat,terutama dalam mewujudkan tema pembangunan pada tahun 2024 yaitu”Penguatan Struktur Ekonomi guna mendukung Perekonomian Daerah”,” ujar Sekretaris Komis C Bidang pembangunan tersebut.
Dalam menyikapi Adanya APBD yang cukup besar ini, pihaknya memberikan masukan kepada pemerintah, agar dapat mengoptimalkan penyerapan Anggaran secara maksimal, salah satunya dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kapsitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengelola segala potensi sumber daya alam yang dimiliki saat ini.
“Terutama bagi para pegawai di lingkup pemerintahan kabupaten yang akan mengelola yang diharapkan memiliki kecakapan dan tetap mengedepankan prinsip – prinsip Efektif ,Efisien, cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kemudian, partai berlambang Ka’bah ini juga meminta agar pemerintah bisa menghindari pemborosan penggunaan anggaran, salah satunya menghindari kegiatan yang bersifat seremonial tidak menyentuh kepada sasaran prioritas rogram kegiatan atau pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Akibatnya tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat bisa tidak tercapai,’ ungkap M. Son Hatta.
Terakhir, fraksi Persatuan Pembangunan juga meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus bekerja keras dalam memastikan dan mengawal anggaran agar proyeksi pendapatan yang telah disusun tidak mengalami penurunan yang signifikan termasuk dalam mengalokasikan anggaran di setiap Perangkat Daerah.
“Sehingga tidak muncul stigma atau anggapan Perangkat Daerah tertentu saja yang mendapatkan anggaran berlebih sementara Perangkat Daerah lainya merasa dianaktirikan dengan menerima Anggaran belanja yang masih jauh dari kata cukup,” pungkasnya. (ADV/GS-08)
