SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-8, tentang Penyampaian Rekomendasi Dewan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2022, pada Selasa(16/05/2023).
Rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD H Joni di damping Wakil Ketua 1 Asti Mazar ini turut di hadiri oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, 25 Anggota Dewan, unsur Forkopimda, beberapa kepala Perangkat Daerah (PD) serta undangan lainya.
Mengawali rapat paripurna, Ketua DPRD H Joni mengatakan, berdasarkan usulan oleh masing fraksi di tubuh DPRD Kutim, maka terbentuklah Panitia Khusus LKPJ yang bertujuan untuk pengkajian dan pencatatan strategis guna melaksanakan fungsi pengawasan
“Dari Pansus tersebut, maka DPRD akan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati, untuk menunjang efisiensi, efektifitas dan produktifitas penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujarnya.
Joni : Penyampaian Rekomendasi LKPJ 2022 Sebagai Fungsi Pengawasan
Selanjutnya, dalam penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Kutim tahun anggaran 2022, sambung politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, merupakan amanat undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan pemerintah tentang laporan evaluasi pemerintah daerah,
“Bahwasanya berdasarkan hasil pembahasan DPRD, memberikan rekomendasi sebagai bahan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, anggaran tahun belanja pada tahun mendatang dan tahun berikutnya, serta sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah atau kebijakan strategis kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, ” pungkasnya.
