SANGATTA- Kemampuan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama lemahnya proses penyerapan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). yang berdampak terhadap proses pembangunan yang tidak bisa di realisaikan sesuai denga tenggat waktu yang sudah di tentukan.
“Satu kritik saya terhadap pemerintah yang sekarang, bahwa SDM Kita dalam menyerap anggaran sangat lemah, kita bisa lihat dari hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023, kita memilik Sisa Lebih Anggaran Rp 1,7 Triliun yang tidak terserap, ini ada apa,” ujar Anggota DPRD Yan.
Selain itu, pemerintah daerah juga di nilai tidak mampu menyerap seluruh aspirasi yang masuk dari warga secara menyeluruh, akaibatnya, masyarakat akan kembali harus menunda untuk bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah lama di nantikan selama ini.
“Maksudnya, kalau sudah ada pembangunan yang 100 persen, contohnya jalan penghubung antar kecamatan yang seharusnya selesai, karena proses penyerapanya lambat, akhirnya mereka harus menikmati kondisi jalan yang kalau hujan becek, dan berdebu saat musim kemarau datang,” imbuhnya.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini, menyebut, pemerintah belum sepenuhnya mengoptimalkan seluruh kemampuan yang di miliki, hal itu bisa terlihat dari berbagai program yang di jalankan belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat, terutama dalam hal pemerataan pembangunan.
“Jadi slogan Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua ini masih harus tertunda, karena kelemahan mereka mengelola anggaran, angka Rp 1,7 triliun itu kan anggaran SiLPA di tahun 2023, belum lagi di tambah program Multy Years contrac yang juga tidak terserap dengan baik, akan jadi berapa banyak lagi anggaran kita yang tidak terserap, ini harus menjadi catatan bagi pemerintah,” pungkasnya. (Adv/g-s08)
