BATU MALANG – Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) diharapkan dapat mewujudkan masyarakat kreatif dan cerdas informasi. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Workshop KIM, di Hotel Aston Inn Batu Malang, Senin (8/5/2022).
Acara tersebut dibuka oleh Kepala Disominfo Kaltim Muhammad Faisal, Workshop KIM tersebut diikuti peserta dari Diskominfo Staper se Kabupaten/Kota se Kaltim.
Tema yang diusung dalam Workshop tersebut, adalah Pemberdayaan KIM untuk Mewujudkan Masyarakat Kreatif dan Cerdas Informasi di Kalimantan Timur. Narasumber dalam kegiatan tersebut, yaitu Koordinator Bidang Penyebaran Informasi KIM Nukus Kelurahan Sukun Kota Malang, Eko Zainuddin serta dari Diskominfo Jatim.
Ditempat itu, salah satu peserta Workshop dari Diskominfo Staper Kutai Timur (Kutim) Lisa Komentin yang juga sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan, berharap materi yang dipaparkan oleh narasumber bisa menjadi bekal untuk di implementasikan di Kutim.
“Dengan adanya Workshop KIM ini saya harap dapat meningkatkan kinerja Kominfo dalam pengelolaan kegiatan pada bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan, khususnya terkait KIM di Kutim,” ucap Lisa.
Lisa menyebut KIM mempunyai peran besar dalam mendukung Pemerintahan melalui penyampaian informasi-informasi yang positif kepada masyarakat.
“KIM juga dapat mengedukasi masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya, Kadis Kominfo Kaltim M Faisal dalam sambutannya menyampaikan kemajuan era transformasi digital, menyebabkan terjadinya pergeseran opini publik. Jika dulu, opini publik berangkat dari agenda setting media massa. Saat ini, justru sebaliknya. Opini publik dapat terbentuk dari masyarakat yang mempengaruhi pemberitaan media massa.
“Sekarang isu bisa diciptakan siapa saja dan dapat menjadi opini publik. Isu bisa ditimbulkan oleh personal atau kelompok masyarakat. Inilah mengapa, peran KIM harus kita perkuat,” pesan M Faisal.
Dirinya berharap aktifnya komunitas informasi masyarakat dapat tercipta komunikasi interaktif antara publik dengan pemerintah.
“Penyampaian informasi maupun program kerja dari pemerintah tidak hanya berjalan searah. Namun berjalan dua arah dengan respon aktif dari masyarakat,” ujarnya. (ADV/G-S02)
