Sangatta, G-Smart.id – Dalam penyampaiannya dihadapan peserta Workshop Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah, Teddy Febriansyah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur (Kutim) mengatakan di situasi pandemi Covid-I9 yang telah dihadapi sejak tahun 2019 membuat Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa menciptakan suatu inovasi, terobosan, dan ide-ide baru dalam berbagai bidang untuk menunjang keberlangsungan roda pemerintahan.
“Dalam hal ini adalah keberlangsungan Fungsi Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur,” ucap Teddy dihadapan peserta workshop, Kamis, (12/11/2021) di Hotel Senyiur, Samarinda.
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang baik, sambung Teddy adalah penting dalam menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel.
“Hal itu penting dalam memenuhi kewajiban keuangan kita kepada level Pemerintah yang lebih tinggi dan kepada masyarakat,” kata Teddy.
Menurutnya laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak serta merta tersusun begitu saja, dibutuhkan niat baik, kerjasama dan kerja keras dari seluruh SKPD, sebagaimana tema workshop yaitu ‘Optimalisasi Peran SKPD Selaku Entitas Akuntansi Dalam Mendukung Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah’.
Ditambahkannya, dalam menghadapi tantangan tersebut BPKAD juga telah bersiap, salah satunya adanya sistem Electronic Data Monitoring (E-TAM), ini sebuah sistem informasi yang berbasis website yang digunakan oleh SKPD dalam menyampaikan laporan keuangan secara online dimanapun dan kapanpun.
“Dimaksudkan agar proses pekerjaan menjadi efisien dan hasilnya menjadi efektif, sekaligus menjadi solusi ketika kita dihadapkan pada situasi pandemi yang tidak kita inginkan yaitu Covid-19,” ujarnya
Lebih jauh disampaikan, sinergitas yang solid antara SKPD dan BPKAD selaku konsolidator dibutuhkan, agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan tepat waktu, akurat dan akuntabel.
Selanjutnya Teddy berharap dengan adanya workshop ini bisa memberikan pemahaman kepada setiap SKPD terkait pelaporan dan pengelolaan keuangan secara baik dan sesuai peraturan yang berlaku.
“Outputnya bukan hanya soal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tetapi bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada,” tutupnya (G-S08)
