SANGATTA- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim menunjukan komitmenya untuk terus melakukan peningkatan kualitas pendidikan melalui kebijakan yang menyasar langsung ke inti persoalan.
Salah satu persoalan yang saat ini menjadi konsentrasi Dinas yang di nahkodai oleh Mulyono ini terkait Anaka Putus Sekolah (APS). Berdasarkan catatan yang di keluarkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) per Maret 2025, tercatat 13.411 anak usia sekolah di Kutim yang tidak mengenyam pendidikan formal, dengan rincian 9.945 anak belum pernah bersekolah sama sekali.
Kemudian sebanyak 1.996 anak putus sekolah di tengah jalan (drop out), dan 1.470 anak yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka ini menempatkan Kutai Timur sebagai kabupaten dengan tingkat Anak Tidak Sekolah tertinggi nomor 1 di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itulah yang mendasari Kepala Disdikbud Kutim Mulyono, untuk menghadirkan sebuah inovasi strategis yang dirancang untuk membantu mengatasi persoalan krisis anak tidak sekolah (ATS) melalui pendekatan holistik, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi “Kutai Timur Hebat 2045” dan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 4 tentang pendidikan berkualitas.
“Program ini kami beri nama Strategi Anti Anak Tidak Sekolah atau di singkat menjadi Sitisek yang bertujuan untuk menjawab akar permasalahan APS dengan pendekatan multidimensi, mencakup aspek data, infrastruktur, ekonomi, dan sosial-budaya,”ujarnya.
Dalam pelaksanaanya, program ini nantinya akan melibatkan lintas sektor baik itu Perangkat Daerah, instansi vertikal, swasta (perusahaan) termasuk masyarakat yang akan berperan aktif dalam memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan ATS.
“Dalam prakteknya kita akan melakukan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah Kemendikdasmen. Melaksanakan pendataan ulang berbasis by name by address (BNBA) untuk menghasilkan data yang akurat, terverifikasi, dan bebas dari duplikasi,”ujarnya.
Dalam proses nanti, program yang di launchin oleh Bupati ardiansyah Sulaiman itu, juga turut melibatkan kolaborasi intensif dengan Pokja 2 PKK Kabupaten, perangkat desa dan RT, serta memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi. Dan untuk pembentukan Tim Penanganan Anak Beresiko Tidak Sekolah dan Anak Belum Pernah Bersekolah yang melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Ketua TP PKK, Bunda PAUD Kabupaten, OPD Terkait dan Mitra Bidang Pendidikan.
“Alhamdulillah, Ditahap awal Proyek perubahan ini telah berhasil menurunkan ATS sebanyak 2.872 orang dari data Pusdatin Kemendikbudristek per Maret 2025, sebanyak 13.411 saat ini menjadi 10.539. angka ini akan terus menurun mengingat masih ada data sebanyak 4.982 yang dilapangan tidak ditemukan tetapi belum bisa dihapuskan karena harus di padupadankan dengan data Disdukcapil dan nantinya diusulkan untuk dihapus oleh Pusdatin,”pungkasnya. (ADV/Bung TJ)
