G-Smart.id-Samarinda – Lambannya serapan APBD Kaltim 2021 membuat banyak anggota DPRD Kaltim kecewa. Apalagi, serapan anggaran itu banyak yang mandek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kaltim. Di mana, serapan anggaran di instansi tersebut diketahui baru sekitar 7 persen hingga dengan pertengahan Juni 2021 ini.
Salah satu anggota DPRD Kaltim yang tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya, yakni Syafruddin. Pria yang duduk di Komisi III DPRD Kaltim itu, mengaku cukup menyesalkan rendahnya serapan anggaran yang ada di DPUPR Kaltim. Apalagi, banyak pembangunan infrastruktur di dinas tersebut yang kini sedang dinantikan masyarakat.
Di sisi lain, yang membuat dia cukup kecewa, karena dengan lambannya serapan APBD tersebut oleh DPUPR maupun instansi lainnya di lingkungan Pemrov Kaltim, secara tidak langsung mengancam jalannya pembahasan APBD Perubahan 2021 yang sudah di depan mata. Sementara, syarat pembahasan APBD Perubahan 2021, mengacu pada serapan anggaran yang ada di APBD Murni 2021.
Selain itu, menurut politikus Partai PKB Kaltim ini, saat ini waktu efektif yang dimiliki DPUPR Kaltim mapun OPD lainnya, hanya tersisa sekitar 5 bulan saja lagi. Untuk pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan fisik, waktu tersebut terbilang sangat-sangat singkat. Jika dipaksakan, maka tentunya yang dipertaruhkan adalah kualitas pembangunan infrastruktur itu sendiri.
“Karena dasar dalam membahas APBD Perubahan 2021 itu, ialah serapan anggaran. Anggarannya saja baru terserap 7 persen. Ini sudah pertengahan Juni, berarti pemprov hanya memiliki waktu 5 bulan efektif untuk bekerja. Ini tentu sangat kami sayangkan, apalagi di tengah upaya pemulihan ekonomi saat ini,” ketus pria yang karib disapa Udin ini, Selasa (15/6/2021).
Jika tidak ada progres yang cukup signifikan dalam sebulan ke depan, maka akan sulit melakukan pembahasan APBD Perubahan 2021. Apalagi jika masih banyak paket kegiatan yang belum terlelang. Untuk itu, dia meminta agar Pemprov Kaltim segera menyelesaikan berbagai masalah yang menghambat serapan anggaran.
“APBD Perubahan 2021 terancam tidak bisa dibahas. Terus kalau di bahas, ngapain, yang ada saja belum dibelanjakan semua anggaran yang sudah dialokasikan. Jika begini terus, maka anggaran ini terancam menyebabkan silpa. Dan silpa tahun 2020 lalu saja mencapai Rp2,9 triliun,” imbuhnya. (ADV/G-S06)
