Sangatta – Persebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Meski jumlah rumah sakit dan apotek mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan fasilitas kesehatan rujukan masih terkonsentrasi di sejumlah kecamatan. Kondisi ini membuat masyarakat di wilayah pedalaman menghadapi tantangan jarak dan akses untuk mendapatkan pelayanan medis.

Berdasarkan publikasi Kutai Timur Dalam Angka 2026, jumlah rumah sakit di Kutim bertambah dari empat unit pada 2021 menjadi enam unit pada 2024 dan bertahan hingga 2025. Enam rumah sakit tersebut tersebar di Sangatta Utara sebanyak tiga unit, Muara Bengkal satu unit, Bengalon satu unit, dan Sangkulirang satu unit.

Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, menilai peningkatan fasilitas kesehatan perlu diikuti pemerataan layanan hingga wilayah terpencil. Menurut dia, pertumbuhan jumlah fasilitas belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat apabila persebarannya masih terpusat di kawasan tertentu.

“Peningkatan jumlah apotek dan rumah sakit patut diapresiasi, tetapi kita tidak boleh lengah dengan ketimpangan akses di wilayah pelosok,” terangnya.

Data yang sama mencatat Kutim memiliki 21 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan dan 114 puskesmas pembantu (Pustu). Sementara itu, jumlah apotek meningkat dari 22 unit pada 2021 menjadi 30 unit pada 2025.

Adapun klinik utama baru tercatat dalam data pada 2025 sebanyak dua unit, masing-masing berada di Sangatta Utara dan Kaliorang.

Prayunita mengatakan, masyarakat di wilayah pedalaman seperti Busang dan Long Mesangat masih sangat bergantung pada keberadaan Pustu. Namun, ketersediaan fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan tenaga medis, obat-obatan, dan sarana pelayanan yang memadai.

Menurut dia, kondisi geografis Kutim yang luas serta jarak antardesa menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau layanan kesehatan. Terlebih, rumah sakit sebagai fasilitas rujukan baru tersedia di empat kecamatan sehingga warga dari wilayah lain berpotensi harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

“Pemerataan tenaga medis dan kelengkapan sarana di Pustu harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” pungkasnya.

Ia menegaskan, peningkatan layanan kesehatan tidak cukup hanya melalui pembangunan atau penambahan gedung. Ketersediaan dokter, perawat, obat-obatan, serta kelengkapan fasilitas juga harus menjadi bagian dari perencanaan pemerintah daerah.

Karena itu, ia mendorong dinas terkait memetakan kembali kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap kecamatan agar pembangunan lebih tepat sasaran.

“Kami akan memastikan anggaran kesehatan difokuskan pada upaya pemerataan layanan hingga ke tingkat desa,” terangnya.

Prayunita berharap pengembangan sektor kesehatan di Kutim tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat di seluruh wilayah memperoleh pelayanan yang layak dan mudah dijangkau. (adv/J)

Loading