SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mendorong seluruh badan publik untuk memperkuat keterbukaan informasi sebagai respons atas meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik bagi badan publik se-Kalimantan Timur, Rabu (15/04/2026).
Menurut Mahyunadi, memasuki tahun 2026, masyarakat menunjukkan perubahan signifikan dengan semakin aktif dalam memberikan kritik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
“Kita melihat bagaimana masyarakat kini lebih terbuka menyampaikan aspirasi, terutama melalui media sosial. Ini menjadi indikator bahwa mereka semakin memahami jalannya pemerintahan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus direspon dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas oleh seluruh badan publik.
Mahyunadi menyebut, keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Transparansi bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan. Tanpa itu, sulit bagi pemerintah membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keterbukaan dalam mencegah potensi penyimpangan. Menurutnya, minimnya transparansi dapat membuka ruang terjadinya praktik yang tidak sesuai.
“Keterbukaan memastikan setiap kebijakan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Ia juga menilai kegiatan Monev ini menjadi sarana penting untuk mengukur sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terutama dalam penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
“Ini adalah momentum untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (IR)
