Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memperkuat fondasi pemerintahan berbasis digital dengan meluncurkan Terpadu Digital Kutai Timur. Platform tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi sekaligus mengakses berbagai pelayanan publik.
Peluncuran dilakukan Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi di Pelangi Room Hotel Royal Victoria Sangatta, Rabu (2/9/2026).
Mahyunadi menilai transformasi digital menjadi kebutuhan penting seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi. Pemerintah, menurutnya, harus mampu memanfaatkan teknologi dan data untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang tidak lagi terbatas oleh ruang, waktu dan jarak.
“Tantangan pelayanan publik saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana administrasi seperti kertas dan alat tulis, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan jarak,” ujar Mahyunadi.
Ia mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim yang menghadirkan platform digital tersebut.
Menurut Mahyunadi, digitalisasi harus mampu membuat informasi pemerintah yang sebelumnya sulit ditemukan menjadi lebih mudah diakses, jelas, terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan website pemerintah daerah dan perangkat daerah. Website pemerintah diharapkan tidak berhenti sebagai tempat menampilkan berita maupun dokumentasi kegiatan, tetapi berkembang menjadi sarana informasi sekaligus pelayanan publik.
“Website kita tidak boleh hanya menjadi etalase berita dan dokumentasi kegiatan, tetapi harus menjadi media informasi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Mahyunadi turut mendorong agar pengelolaan website pemerintah dilakukan secara kreatif dan menarik. Dengan demikian, masyarakat memiliki alasan untuk terus mengaksesnya, bukan hanya ketika membutuhkan layanan administrasi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan agar pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.
AI, kata dia, harus dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas aparatur, tanpa menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar H. Siburian menjelaskan, Terpadu Digital Kutai Timur merupakan bagian dari pembangunan ekosistem pemerintahan digital.
Platform tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 50 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur.
Ronny mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat digitalisasi menjadi kebutuhan bagi pemerintah daerah. Pemerintahan dituntut bekerja lebih cepat, efektif, transparan dan responsif.
“Teknologi bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan AI juga mulai diperkenalkan kepada aparatur untuk mendukung pekerjaan sehari-hari, termasuk pengolahan informasi, penyusunan materi komunikasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan.
Namun demikian, Ronny mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, antara lain infrastruktur, kualitas SDM, integrasi sistem, pengelolaan data dan keamanan informasi.
Karena itu, kolaborasi antarperangkat daerah menjadi faktor penting agar Terpadu Digital Kutai Timur tidak hanya menjadi platform teknologi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (ml)
