Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melakukan kunjungan ke lokasi dan bangunan Sekolah Rakyat milik Pemerintah Kota Samarinda. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung konsep, pola pengelolaan, serta kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat sebagai bahan persiapan pembangunan program serupa di Kutim
Kunjungan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor. Turut hadir pada kunjungan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Kutim Trisno,Kepala Dinas Sosial Ernata Hadi Sujito dan dari berbagai Perangkat Daerah Kutim. Dari Samarinda Hadir juga Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofyan Agus, Kepala Sekolah Dasar Fahrizal dan Kepala Sekolah Menengah Atas Robiatul.
Di kesempatan ini Noviari mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Kutim untuk melihat secara langsung konsep Sekolah Rakyat yang nantinya akan diterapkan di Kutim.
“Yang pertama kita mengunjungi Kota Samarinda karena sudah membangun. Kita ingin melihat konsepnya seperti apa Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.
Menurutnya, hasil kunjungan justru semakin memperkuat pemahaman Pemkab Kutim bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar merupakan program pendidikan, tetapi memiliki dimensi sosial yang lebih besar.
“Setelah kita kunjungi, ini menguatkan analisa dan kesimpulan kita di awal. Awalnya kita berpikir ini adalah konsep pendidikan, tetapi ternyata tidak. Ini adalah konsep sosial sebagai jaminan negara terhadap manusia-manusia yang menjadi bagian dari negara,” jelasnya.
Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Kutim Trisno menyebut sejumlah kebutuhan utama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dipersiapkan, mulai dari lahan hingga koordinasi penyediaan infrastruktur pendukung seperti air, listrik, dan internet.
“Pemda menyiapkan lahan sudah kita siapkan. Tinggal menyesuaikan antara existing dengan perencanaan dari kementerian. Yang kedua penyiapan infrastruktur air, listrik dan internet, sudah kita komunikasikan dengan stakeholder dan siap,” jelasnya.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat akan memberikan dampak signifikan bagi Kutim, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Orientasi utama program Sekolah Rakyat bukan semata-mata meningkatkan angka pendidikan, melainkan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar Masyarakat,” kata Trisno.
Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Kutim juga mendapat masukan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofyan Agus.
Ia menyampaikan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian Kutim adalah kesiapan sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar, tenaga kependidikan, wali asuh, dan wali asrama.
Menurut Sofyan, pengalaman Samarinda selama menjalankan sekolah rintisan membuat proses transisi menuju sekolah permanen menjadi lebih mudah karena kebutuhan tenaga pendidik dan pendamping telah tersedia.
“Penyediaan tenaga pengajar, tenaga kependidikan, wali asuh, wali asrama mungkin butuh peran dari Pemda. Karena kalau kami di Samarinda sudah satu tahun menjalani rintisan, sudah ada guru dan wali asuh di sana. Jadi ketika gabung di sini, kami tidak kerepotan kekurangan guru,” jelasnya.
Salah satu hal penting yang diperoleh Pemkab Kutim dari pengalaman Samarinda adalah dampak Sekolah Rakyat yang tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga keluarga mereka.
Sofyan menjelaskan, orang tua siswa juga akan menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan keluarga. Hasil asesmen tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai program bantuan pemerintah.
“Misalkan butuh usaha apa, kemudian kalau rumahnya secara kriteria bisa dapat bedah rumah, diberikan bedah rumah oleh Kementerian Sosial. Jadi banyak program yang bisa masuk untuk siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito menambahkan data sasaran telah tersedia melalui Kementerian Sosial. Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat di Kutai Timur direncanakan memiliki enam rombongan belajar (rombel) untuk jenjang sekolah dasar, dua rombel untuk SMP, dan dua rombel untuk SMA.
“Data calon peserta nantinya akan menjadi bagian dari proses pengusulan proposal dan asesmen sesuai ketentuan program Sekolah Rakyat,” kata Ernata. (DS)
