SANGATTA – Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kutai Timur (Kutim) melakukan rapat bersama mitra kerja dari Dinas Kominfo Staper dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna menghimpun kebutuhan anggaran prioritas untuk diakomodir di APBD-P 2023 dan APBD 2024.
Bertempat di Ruang Panel Sekretariat DPRD Kutim, Rabu (8/3/2023) Rapat di pimpin oleh Ketua Komisi A Piter Palinggi dengan didampingi dr Novel Tyty Paembonan, Basti Sanga Langi dan Hj. Fitriyani. Sementara itu Badan Kesbangpol di hadiri oleh Kepala Badan Basuni beserta jajajarannya dan Diskominfo Staper di hadiri Sekretaris Rasyid juga beserta jajarannya.
Usai rapat Ketua Komisi A Piter Palinggi menyampaikan maksud dan tujuan digelar rapat ini guna menampung keluhan maupun kebutuhan yang prioritas.
“Kita mendukung sepenuhnya program-program di sana (Badan Kesbangpol dan Diskominfo Staper), kalau ada hal-hal yang masih kurang kami siap mendukung di anggaran perubahan 2023 dan anggaran murni 2024,” ujar Piter.
Ketua Komisi A DPRD Kutim Piter Palinggi.
Terlepas dari kebutuhan anggaranDinas/Badan tersebut, sambung Piter, disini terungkap bahwa ada kebutuhan lain yang sangat diperlukan, salah satunya seperti di Diskominfo yang sampai saat ini belum memiliki mobil operasional untuk menunjang kinerja mereka di lapangan, seperti untuk peliputan.
“Ini merupakan kendala bagi mereka (Diskominfo), transportasi itu mungkin ada tapi belum terdistribusikan dengan baik,” kata ia.
Seperti di ketahui bersama, sambung Piter saat ini pengadaan mobil masih ditiadakan karena mungkin masih proses pemantauan dari KPK tentang asset.
Dirinya menambahkan, berdasarkan informasi dari pihak Satpol PP 239 unit kendaraan dinas sudah ditarik, jadi akan jadi catatan Komisi A untuk memanggil bagian asset untuk mempertanyakan mobil yang sudah ditarik tadi mana yang masih layak.
“Jadi Perangkat Daerah yang sangat membutuhkan mobil operasional tersebut bisa didistribusikan, termasuk Diskominfo,” beber Piter.
Dirinya merasa kasihan melihat tim liputan Diskominfo saat melaksanakan tugas pada Musrenbangcam beberapa waktu yang lalu, dimana mereka bertugas di 10 titik kecamatan untuk melakukan live dan peliputan yang armadanya terpaksa sewa.
“Terkait ini, kami akan mendorong agar pendistribusian asset bisa terbagi dengan baik,” pungkasnya. (G-S02)
