G-Smart.id – Sangatta – Forum Komunikasi (Forkom) TK2D Kutai Timur (Kutim) mendatangi Kantor DPRD Kutim, Kamis (19/11). Kedatangan Pengurus Forkom TK2D ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni bersama anggota DPRD lainya, Basti Sangga Langi, Jimmi, Pither Palinggi dan Masdari Kidang.
Rapat dengar pendapat (Hearing) ini turut dihadiri Plt. BKPP Rudi Baswan ,Sekretaris BPKAD M.Hamdhan dan sejumlah Pengurus Forkom TK2D Kutim.
Kedatangan Pengurus Forkom TK2D ini Menyikapi apa yang telah disampaikan Pjs Bupati Kutai Timur terkait gaji TK2D Kutim yang kurang memadai dan berharap tahun depan akan ada kenaikan gaji.
Kepada Pengurus Forkom TK2D, Joni Ketua DPRD Kutim yang juga politisi dari PPP mengungkapkan bahwa sangat setuju untuk menaikan Gaji TK2D, Yang penting tahun depan ada kenaikan gaji buat TK2D
“Saya selaku Ketua DPRD berharap dalam minggu-minggu ini sebelum anggaran APBD Kutim diketuk pihak Sekda bisa memberikan gambaran berapa kenaikan gaji TK2D ditahun depan” ujarnya kepada perwakilan Pemkab dari BPKAD dan BKPP Kutim.
Sementara itu Mursalim, Ketua Forkom TK2D Kutim menyampaikan sesuai yang pernah disampaikan oleh Pjs Bupati Kutim, bahwa dia sangat prihatin dengan gaji TK2D yg ada di kutai Timur, maka wajib untuk di standarkan dengan UMK yg ada di wilayah Kutim.
“Poin yg paling penting adalah, Saya selaku Ketua Forum sangat berharap gaji di tahun 2021 wajib naik sebelum P3K terealisasi karena Anggaran APBD kita masih sama dengan tahun kemarin di sekitar 2.6 T” ungkapnya.
Adapun hasil Hearing yang di sepakati adalah :
1. Gaji dipastikan akan naik walaupun belum diputuskan kisaran besarnya berapa perjenjang setiap Izasah.
2. BPJS akan ada dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yg akan ditanggung oleh Pemda di 2021.
3. Percepatan persiapan P3K apabila Formasi yg diusulkan ke Pusat disetujui dengan Jumlah 1000 kuota dengan melakukan tes khusus jalur TK2D yg usianya di atas 35 serta SK lama.
4. Penarikan kendaraan dinas roda 2 bagi semua TK2D yg menggunakan utk ditarik tanpa kecuali. Baik SKPD yg menganggarkannya atau melalui Sekretariat Pemda.
5. Pembahasan kenaikan gaji sudah harus ada drafnya sebelum Rapat Paripurna pengesahan APBD Kutai Timur 2021 diketuk pada Akhir bulan ini. (G-S02)
