G-Smart.id – Samarinda- Rencana Pemerintah melakukan impor beras sebesar 1 hingga 1,5 juta ton sebagaimana disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sangat disayangkan dan petani harus menolak rencana tersebut.
Rencana ini akan menyebabkan anjloknya harga harga jual gabah kering panen (GKP) di kalangan petani. Sehingga hasil panen yang dinikmati petani tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan dan juga mengkebiri dan menyusahkan petani yang ada di seluruh Indonesia Kata Sudarmawan yang biasa disapa Andi Iwan Saat Ditemui awak media di Hotel Aston Samarinda Minggu (14/3).
“Rencana impor beras ini juga tidak tepat dari sisi waktu, karena berbarengan dengan musim panen para petani karena awal maret hingga Mei petani di sejumlah daerah memasuki masa panen raya. Mereka adalah petani di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan,”Ujar Sudarmawan.
Lanjut Ketua Gerbang Tani Kaltim Sudarmawan mengatakan meskipun impor beras masih dalam tahap rencana tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering panen petani, kondisi ini akan dimanfaatkan oleh tengkulak untuk memainkan harga sehingga merugikan petani.
“Selain itu, alasan Iron stock baik untuk cadangan yang disampaikan pemerintah juga layak dikaji kembali. Sebab alasan ini telah menyebabkan kerugian yang dialami jutaan patani di Indonesia dan berlawanan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statsistik mencatatkan terjadinya peningkatan produksi panen padi dari tahun 2019 yang mencapai 54.604.033,34 ton menjadi 54.649.202,24 ton pada tahun 2020. Ada peningkatan mencapai 45.000 ton. Pada kuartal I tahun ini, BPS juga memperkirakan produksi beras akan meningkat 26%,” bebernya.
lebih Jauh Sudarmawan Selaku Ketua Gerbang Tani Kaltim mengatakan atas dasar itu, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerbang Tani menyerukan menolak rencana impor.
“Kita meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras 1 sampai 1,5 juta ton dan menuntut kepada Bulog untuk mendahulukan penyerapan gabah kering panen dari petani dengan harga yang layak terus yang serta meminta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran di sektor pertanian,”ungkapnya.(G-S05).
