SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas potensi implementasi energi listrik terbarukan berbasis komunitas. Kegiatan berlangsung di Ruang Arau Sekretariat Kabupaten Kutim, Selasa (21/10/2025).
FGD tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan dihadiri Koordinator AEER Pius Ginting beserta tim, Kadis Koperasi dan UMKM Teguh Budi Santoso, Kadis Perikanan Yuliansyah, Plt Kadis PU Joni Abdi Setia, Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Kutim Ripto Widargo, Kabid Penataan Desa DPMPDes M. Jamil, perwakilan PLN Aziz, serta perwakilan Desa Tebangan Lembak Bengalon.
Dalam paparannya, Bupati Ardiansyah menyebut rasio desa berlistrik (RD) di Kutim saat ini mencapai 81,56 persen atau 115 desa. Tahun 2025, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 126 desa dari total 140 desa, atau sekitar 89,35 persen.
“Sebenarnya targetnya 15 desa, tapi karena dua di antaranya jaraknya cukup jauh, kita jadwalkan mundur dulu. Namun tahun ini ada 13 klaster tambahan yang akan segera dialiri listrik,” jelas Bupati.
Ardiansyah menegaskan, PLN berkomitmen melistriki seluruh desa di Kutim. Ia juga menyambut baik inisiatif AEER dalam mendorong pengembangan energi listrik terbarukan berbasis komunitas.
“Kita sangat mendukung energi terbarukan, apalagi potensinya besar di Kutim, mulai dari biomassa hasil kelapa sawit hingga sumber energi lokal lainnya. Beberapa perusahaan sawit bahkan sudah menyalurkan ke masyarakat melalui PLN,” tambahnya.
Sementara itu, Annisa Hasna, salah satu tim riset AEER, menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah desa di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang belum teraliri listrik. Program ini, katanya, bertujuan menyediakan pedoman praktis pembangunan energi berbasis komunitas, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan desa.
“Kami ingin mendorong kemandirian energi lokal melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan di pedesaan. Model ini bisa direplikasi untuk wilayah lain dengan kondisi serupa,” terang Annisa.
Dirinya berharap melalui diskusi ini, diharapkan terjalin kolaborasi nyata antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendamping dalam mewujudkan transisi energi menuju Net Zero Emission 2060 serta pemerataan akses listrik bagi seluruh desa di Kutim.
Penulis : Daus
