SANGATTA – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Ahmad Junaedi, menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi merupakan kerja bersama lintas sektor, mulai dari desa hingga perusahaan.
Junaedi menjelaskan bahwa setiap pihak memiliki peran dan dukungan anggaran masing-masing. Di tingkat desa, penggunaan Dana Desa dapat diarahkan untuk program penurunan stunting. Sementara itu, HRT (Himpunan Rukun Tetangga) juga memiliki alokasi anggaran khusus, dan perusahaan mempunyai kewajiban melalui program bina lingkungan.
“Semua pihak punya peran. Desa punya anggaran dari Dana Desa, Dana RT, perusahaan juga punya anggaran melalui bina lingkungan. Itu yang harus kita gerakkan bersama,” ujarnya.
Dengan kolaborasi yang solid, Junaedi optimistis target besar yang ada kini bukan menjadi beban berat. “Kalau semua bisa bekerja sama dengan baik, maka angka 11 ribu keluarga berisiko stunting itu bukan pekerjaan berat. Karena kita menanggung bersama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan keluarga sebagai ujung tombak perubahan perilaku. Menurutnya, tanpa keterlibatan keluarga, intervensi teknis tidak akan berjalan maksimal.
“Dukungan keluarga itu sangat diperlukan. Setiap keluarga punya peran penting dalam pencegahan stunting,” tambahnya.
Junaedi turut menyoroti peran media dalam memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada masyarakat. Media dianggap memiliki posisi strategis dalam menyampaikan pemahaman mengenai apa itu stunting serta bagaimana pencegahannya.
“Media adalah bagian dari tim percepatan penurunan stunting. Mereka memberi edukasi positif, membuat masyarakat bisa membaca, melihat, dan mendengar informasi yang benar tentang stunting,” katanya.
Ia berharap dengan keterlibatan semua elemen—pemerintah desa,, perusahaan, keluarga, hingga media—upaya penurunan stunting di Kutai Timur dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.(ADV/Bung TJ)
