SANGATTA – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Ahmad Junaedi, menyoroti masih lemahnya respon sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap program percepatan penurunan stunting. Meski anggaran sudah tersedia, sebagian OPD dinilai belum menunjukkan komitmen optimal.
Menurut Junaedi, dirinya tidak mau larut dalam sikap ragu-ragu dari OPD, sebab kekuatan utama tetap berada pada kepemimpinan daerah. “Saya tidak ambil pusing. Power kepemimpinan di daerah itu ada pada wakil bupati sebagai ketua percepatan penurunan stunting. Kalau ada anggaran stunting di OPD, maka itu otomatis berada di bawah koordinasi beliau,” tegasnya.
Junaedi menjelaskan bahwa tugasnya sebagai pelaksana teknis bukan mengintervensi OPD, melainkan memberikan konsep masalah, strategi, dan rekomendasi partisipasi OPD kepada pimpinan daerah. Ia memastikan evaluasi penggunaan anggaran akan menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja tahun depan.
“Di DPPKB saja kami tidak pernah mengajukan proposal khusus. Kami hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Dan anggarannya muncul signifikan karena kinerjanya terlihat,” ujarnya.
Terkait dukungan sektor swasta, Junaedi menyebut keterlibatan perusahaan di Kutai Timur mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini menunjukkan perhatian yang nyata diberikan oleh sektor swasta dalam berkontribusi kepada daerah dalam upaya menurunkan angka prevalensi Stunting
“Mereka akan mengundang seluruh kontraktor besar, termasuk media. PT KPC ingin melihat langsung pemetaan by name by address keluarga berisiko stunting. Dari pemetaan itu, mereka akan menentukan siapa melakukan apa,” jelasnya.
Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan perusahaan sawit lainnya yang memiliki jaringan korporasi cukup luas. Mereka menunggu dokumen pemetaan lengkap sebagai dasar pembagian intervensi di lapangan.
“Data by name by address sudah kami siapkan. Tinggal nanti siapa memegang areal tertentu, siapa menangani keluarga tertentu. awal Desember saya akan turun langsung,” tambahnya.
Junaedi berharap kombinasi antara kepemimpinan daerah yang kuat, respons OPD yang lebih tegas, serta keterlibatan perusahaan besar dapat mempercepat penanganan 11 ribu keluarga berisiko stunting di Kutai Timur. (ADV/Bung TJ)
