SANGATTA – Kepala DPPKB Kutai Timur, Ahmad Junaedi, menilai bahwa alokasi anggaran untuk program percepatan penurunan stunting masih jauh dari ideal. Ia menyebutkan bahwa anggaran di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering kali hanya terlihat bagus di atas kertas, namun tidak sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
“Kalau bicara anggaran stunting, banyak OPD memasukkan program dengan judul-judul yang bagus. Tapi kadang isinya pahit tidak menyentuh substansi penanganan stunting,” ungkap Junaedi.
Menurutnya, anggaran semestinya diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang menjadi kantong kasus stunting.
Selain persoalan anggaran, Junaedi juga menyoroti kurangnya sarana penyuluhan. Dari kebutuhan ideal, Kutai Timur baru memiliki 10 balai penyuluhan, sementara kebutuhan di lapangan lebih besar.
“Balai penyuluhan sangat penting bagi PLKB untuk memberikan edukasi kepada keluarga. Tanpa sarana yang cukup, upaya pencegahan tidak bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Faktor wilayah yang sangat luas turut memperberat kondisi. Beberapa daerah masih sulit dijangkau, membuat distribusi layanan KB dan edukasi gizi tidak merata.
Ia menegaskan bahwa jika anggaran tidak diperkuat, maka wilayah yang masuk kategori merah baik secara geografis, ekonomi, maupun akses layanan, akan terus tertinggal.
“Banyak masyarakat yang ingin membantu penanganan stunting, tapi tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya kita tentu terbatas,” tegas Junaedi. (ADV/Bung TJ)
