Sangatta – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf, mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan pengembangan perusahaan daerah (Perusda) menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, berkurangnya dana bagi hasil (DBH) berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal Kutim. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah mencari sumber pendapatan alternatif agar pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
“Dengan dampak pemotongan dana bagi hasil ini betul-betul sangat terasa. Seharusnya kita bisa mengatur anggaran 8 sampai 10 triliun, tapi saat ini APBD cuma di Rp5 triliun,” ujarnya saat ditemui di ruang kerja DPRD Kutim, beberapa waktu yang lalu.
Yusri mengatakan, sebelumnya Kutim diperkirakan mampu mengelola anggaran sekitar Rp8 triliun hingga Rp10 triliun. Namun, kondisi fiskal saat ini membuat APBD berada di kisaran Rp5 triliun.
Karena itu, ia menilai optimalisasi sumber pendapatan daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi pajak yang masih dapat digali untuk meningkatkan kontribusi PAD.
Selain sektor pajak, Yusri juga menyoroti pengembangan Perusda sebagai peluang untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Menurutnya, perusahaan daerah perlu didorong menjalankan kegiatan usaha produktif agar mampu memberikan keuntungan bagi daerah.
“Artinya Perusda yang membuat PAD lebih besar harusnya cepat-cepat bisa dibuka atau digalakkan,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengembangkan usaha Perusda dengan mempertimbangkan potensi ekonomi Kutim dan kemampuan pengelolaannya.
Menurut Yusri, ketergantungan terhadap dana transfer perlu dikurangi secara bertahap melalui penguatan sumber pendapatan mandiri. Dengan PAD yang lebih besar dan beragam, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal lebih kuat untuk membiayai pembangunan.
Upaya optimalisasi pajak dan pengembangan Perusda tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal Kutim di tengah keterbatasan anggaran. (adv/bb)
![]()



