SAMARINDA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan capaian pengumpulan data dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah minimal 80 persen. Target tersebut didorong melalui peningkatan keaktifan perangkat daerah dalam menyampaikan data yang valid dan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan.
Kepala Bappeda Kutim Januar Bayu Irawan mengatakan, berdasarkan capaian saat ini, pengumpulan data baru mencapai 66,33 persen. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendorong produsen data, khususnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD), agar lebih aktif memenuhi kebutuhan data sektoral.
“Harapan saya ke depan SKPD bisa proaktif menyampaikan data yang valid dan konsisten memenuhi 100 persen data-data yang diusulkan,” ujar Bayu sapaan akrabnya saat ditemui dalam rangkaian Forum Satu Data Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 di Hotel Aston Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, ketersediaan data yang lengkap dan valid menjadi kebutuhan mendasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Program pemerintah harus disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang tergambar melalui data, bukan menggunakan informasi yang belum lengkap atau belum terverifikasi.
Karena itu, perangkat daerah diharapkan memahami bahwa data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan tepat sasaran.
Bayu mengakui, masih terdapat kendala yang dihadapi sejumlah SKPD, terutama berkaitan dengan keterbatasan waktu dalam proses penyampaian data. Meski demikian, kondisi tersebut diharapkan tidak menghambat upaya peningkatan capaian pada periode berikutnya.
Sebagai langkah perbaikan, Bappeda akan melakukan evaluasi pengumpulan data setiap tiga bulan. Melalui mekanisme tersebut, perangkat daerah dapat mengetahui kekurangan data sekaligus memperoleh kesempatan untuk melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi.
“Setiap tiga bulan nanti kita evaluasi. Kalau masih kurang datanya, akan kita sampaikan agar segera diusulkan kembali,” jelasnya.
Bayu menambahkan, pendekatan yang dilakukan Bappeda saat ini lebih mengedepankan koordinasi dan persuasif. Sebab, penyelenggaraan Satu Data membutuhkan sinergi antara produsen data, yakni SKPD, dengan Bappeda sebagai koordinator data.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan tidak dapat hanya mengandalkan penerapan sanksi, tetapi perlu dibangun melalui kesepahaman mengenai pentingnya data dalam proses perencanaan.
Melalui forum tersebut, Bappeda berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menyediakan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, peningkatan capaian pengumpulan data diharapkan berjalan seiring dengan perbaikan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. (ds)
