SANGATTA- Anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan menyebut, pada dasarnya keberadaan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, khusunya di Kutai Timur (Kutim) masih sangat di butuhkan untuk membantu memberikan pelayanan kepada masayarakat, namun, perlu adanya landasan dan perhitungan yang tepat.
“Perlu adanya suatu sistem maupun ramuan yang efektif, efisien dan transparan, tentunya, tidak melanggar regulasi yang sudah ada, agar kehadiranya bisa memberikan dampak maksimal dalam pelayanan,” ujarnya.
Politisi sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kutim ini juga tidak menampik, saat ini, jumlah pegawai dengan status tenaga honorer cukup banyak, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) berjumlah 6.168 orang yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintahan Kutim.
“Faktanya, kita tidak bisa pungkiri, Kutim masih memerlukan tenaga honorer, hanya saja, kebutuhan mereka (tenaga hononer) harus kita hitung dan perlu di evaluasi sesuai kebutuhan, agar keberadaannya bisa efektif,” imbuhnya.
Anggota komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kutim ini menambahakan, alasan pemerintah daerah diminta perlu melakukan evaluasi bagi tenaga honorer bukan tanpa sebab, pasalnya, faktanya di lapangan masih banyak di temukan tenaga honorer yang hanya hadir untuk mengisi absensi kemudian pulang, bahkan, bahkan, ada yang datang cuma memanfaatkan fasilitas tempat ia bekerja untuk keperluan pribadinya saja, contohnya bermain game online menggunakan Wifi kantor.
“Untuk apa daerah keluarkan anggaran kalau mereka (tenaga honorer) tidak bekerja, nah, kita mau bahwa mereka yang bekerja kita apresiasi karena melaksanakan kewajiban, yak an,” pungkasnya. (ADV/G-S08)
