Muara Wahau – G-Smart.id – Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan di Kutai Timur (Kutim) tahun 2023 di hari ketiga berlangsung di BPU Kecamatan Muara Wahau dan diikuti tiga kecamatan, yakni Muara Wahau, Telen dan Kongbeng, Kamis (10/3/2022).
Di Kecamatan Muara Wahau Kepala Desa Jak Luay, Yunta, mewakili usulan 4 Desa lainnya menyebutkan di wilayahnya pada saat banjir jalan tidak bisa diakses, selain itu di wilayah Desa Muara Wahau sampai dengan Desa Benhes tiang listriknya sudah tidak layak dan banyak yang keropos, bahkan sudah ada yang path.
“Dibutuhkan sebanyak 100 tiang listrik untuk wilayah itu” ucapnya.
Sedangkan Kepala Desa Diaq Lay, Donatus, mewakili 3 Desa lainnya (Wanasari, Karya Bakti dan Wahau Baru) mengatakan persoalan air bersih dan listrik juga menjadi usulan warga, dirinya menyebutkan untuk Desa Wanasari dan Desa Karya Bakti, PDAM sudah mencapai 90 persen, namun Desa Karya Bakti alirannya kurang lancar, sedangkan Desa Wahau Baru baru mencapai 50 persen.
“Untuk listrik Desa WS baru 2 RT teraliri listrik, Desa Karya Bakti hanya sepanjang 23 kilometer yang dialiri listrik, untuk Desa Wahau Baru, 20 persen rumah warga belum dialiri listrik,” bebernya.
Menanggapi yang disampaikan perwakilan Dari Kepala Desa Kecamatan Muara Wahau ini, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan banjir di Desa Jak Luay sudah sejak dulu sehingga perlu mitigasi terkait alam, baik banjir maupun kebakaran.
“Koordinasikan dengan bersama BPBP usulan ini, untuk pemukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) sebaiknya menggunakan rumah panggung,” ujar Ardiansyah.
Terkait kebutuhan 100 tiang listrik Bupati memerintahkan Dinas PU bangun tiang listrik, namun dirinya berpesan harus sesuai dengan standar PLN.
Sementara itu Wabup Kasmidi Bulang menambahkan untuk semua Desa ada programnya, dirinya menyebutkan untuk bidang infrastruktur ada 16 kegiatan yang tersebar disemua Desa, sedangkan bidang pertanian ada enam kegiatan.
“Selanjutnya dari sektor pendidikan ada delapan kegiatan dan bidang perkebunan ada dua kegiatan,” kata Kasmidi
Dirinya juga meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk membackup pemerintah daerah, apabila ada kerusakan jalan untuk bantu, mengingat pekerjaan biasanya dimulai diatas bulan empat, karena proses administrasi dan sebagainya.
“Jadi kalau ada jalan becek dan sebagainya ditimbun saja dulu, paling tidak akses masyarakat kita lewat di Desa itu dimana perusahaan itu ada,” ujar Kasmidi. (G-S02)
