G-Smart.id-Samarinda- Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi (Borneo) Kaltim melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kaltim. Senin (05/07). Terkait polemik pergantian Ketua DPRD Kaltim mereka menilai konflik ini dapat mengganggu kerja kedewanan dan terhambatnya tugas serta fungsi kedewanan.
Selang beberapa saat, Masa aksi pun diterima dan diperkenankan melakukan audiensi yang langsung dihadiri oleh wakil ketua DPRD Kaltim M. Samsun dan Seno Aji Serta Ketua Fraksi Golkar Andi Harahap beserta anggota Fraksi Golkar lainya.
Ditemui usai audiensi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, menjelaskan saat ini proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) Ketua DPRD Sisa massa jabatan 2019- 2024 masih berada di tahap administrasi kesekretariatan dewan dan diproses sesuai dengan koridor hukum serta regulasi yang berlaku.
“Memang ada surat yang masuk ke DPRD dari kuasa hukum Makmur HAPK bahwa makmur telah melakukan banding ke Mahkamah Partai Golkar sehingga kami harus menghargai hal itu,”ujar Seno Aji.
Ditambahkan Seno Aji, Fraksi Partai Golkar juga meminta untuk melaksanakan rapat pimpinan terlebih dahulu, Andi harahap pun selaku ketua Fraksi Golkar sudah mengangendakan rapim pada, Selasa (6/7).
“Nanti hasilnya akan kita dapatkan sesudah rapim terkait proses selanjutnya apakah kita melakukan rapat Banmus ataukah kita menunggu keputusan dari Mahkamah Partai Golkar Terkait dari keputusan Partai Golkar itu yang diminta dari Borneo Kaltim” bebernya.
Adapun pernyataan sikap Borneo Kaltim, yang pertama meminta kejelasan terkait status pergantian ketua DPRD.
Kedua meminta kepada Pimpinan DPRD Kaltim dan seluruh Anggota DPRD agar segera memutuskan tentang pergantian ketua DPRD dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai dengan aturan di UU MKD, PP Nomor 12 tahun 2018 dan tatib Nomor 1 DPRD Kaltim. (ADV/G-S05).
