G- Smarat.id -Samarinda- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Sutomo Jabir menangapi terkait Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim yang dilaksanakan, Senin (01/04) saat sidang paripurna 7 di Gedung D lantai 6 kantor DPRD Kaltim.
Dirinya mengatakan sangat jauh dari harapan sehingga pemerintahan Isran – Hadi harus segera mengambil langkah perbaikan upaya memperbaiki dan meningkatkan sektor yang tidak mampu di wujudkan atau di realisasikan.
“Saya mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim. Pasalnya, sudah memasuki tahun ke-3 kepemimpinan Isran-Hadi dengan visi-misi Kaltim Berdaulat, tidak ada isinya. Tidak ada perkembangan baik infrastruktur penghubung antar daerah hingga infrastruktur penunjang pendidikan,”ujarnya saat ditemuai di ruang kerjanya lantai 4 gedung D, Senin (5/4).
“Apa yang bisa dibanggakan pada tiga tahun terakhir ini. Kami anggap gagal karena tidak sesuai dengan visi dan misi kaltim yang berdaulat,” katanya.
Lanjut Sutomo Jabir mengatakan yang lebih parah terjadi kontraksi ekonomi Kaltim tahun 2020, namun pemerintah provinsi cenderung tidak memiliki solusi yang terarah.
“Tahun 2020 kaltim mengalami kontraksi ekonomi dan kaltim mengalami minus sekitar 2,85 persen sementara secara nasional hanya minus sekitar 2,07 persen. Nah itu fakta yang sulit dibantahkan,” Bebernya.
Disektor pangan, Kaltim masih melakukan aktivitas “impor” mendatangkan dari luar daerah, sementara Kaltim memiliki potensi menjadi lumbung pangan.
“Hingga hari ini aktivitas pasar terutama bahan pokok, kaltim masih ketergantungan dengan aktivitas mendatangkan dari luar daerah. Kaltim memiliki potensi untuk menjadi lumbung pangan tinggal terobosan pemerintah kaltim. Mau apa tidak?” kata Sutomo Jabir anggota Komisi II tersebut.
Lebih jauh, Sutomo Jabir mengatakan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020, Kaltim tercatat mengalami peningkatan penduduk yang berkategori miskin sekitar 6,1 persen di semester pertama 2020, sementara semester III mengalami peningkatan sekitar 6,5 persen.
“Respon pemerintah saat pandemi sangat tidak tepat sasaran dan cendrung ikut-ikutan sehingga tidak bisa melihat potensi yang ada. Akibatnya pertambahan penduduk miskin dari 2019 sekitar 219.920 jiwa menjadi 230. 270 jiwa ditahun 2020,” sesalnya.
Dari sisi legislatif, kata Sutomo Jabir, memiliki kewenangan yang sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pihak eksekutif.
“Pemerintah harus konsisten dalam menjalankan visi dan misi, kalau bicara peningkatan infrastruktur jalan, Kaltim memiliki sekitar 895 Km jalan namun tidak sampai 100 Km yang berkategori baik,” ungkapnya.
Di sisi peningkatan Sumber Daya Manusia pun, kinerja Isran-Hadi masih jauh dari harapan, walaupun pemerintah telah menjalankan program Beasiswa Kaltim Tuntas.
“Selama tahun 2018 hingga 2020 paling banyak 8 gedung sekolah SMA yang dibangun sementara Kaltim memiliki 7 Kabupaten dan 3 Kotamadya, apalagi perguruan tinggi, kan tidak ada yang dibangun,” tutupnya. (ADV/G-S05).
