Sangatta – Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencapai 464.294 jiwa pada semester II 2025. Sebaran penduduk masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi, terutama Kecamatan Sangatta Utara yang mencatat populasi terbesar, yakni 132.250 jiwa. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena pemerataan pembangunan dan pelayanan publik perlu menjangkau seluruh kecamatan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam publikasi Kutai Timur Dalam Angka 2026, jumlah penduduk laki-laki tercatat 248.235 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 216.059 jiwa.

Setelah Sangatta Utara, kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Bengalon sebanyak 46.141 jiwa, Muara Wahau 33.375 jiwa, dan Sangatta Selatan 33.235 jiwa.

Sebaliknya, Kecamatan Busang memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 6.213 jiwa. Disusul Long Mesangat sebanyak 7.672 jiwa dan Batu Ampar 10.048 jiwa.

Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, mengatakan perbedaan jumlah penduduk antarkecamatan menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar tetap terpenuhi, termasuk di wilayah dengan jumlah penduduk relatif kecil.

“Konsentrasi penduduk di Sangatta Utara harus diimbangi dengan penyediaan layanan publik dan infrastruktur yang memadai,” kata Prayunita.

Selain persebaran wilayah, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga menjadi perhatian. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 32.176 jiwa dibandingkan perempuan. Secara persentase, penduduk laki-laki mencapai 53,4 persen, sedangkan perempuan 46,6 persen dari total populasi.

Menurut Prayunita, data demografi tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan, termasuk layanan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan, perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat berdasarkan karakteristik penduduk.

“Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang responsif gender dan berbasis data demografi yang akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan, data kependudukan dapat menjadi dasar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program pembangunan. Alokasi anggaran, kata dia, perlu mempertimbangkan kondisi setiap wilayah agar pelayanan publik tidak hanya terpusat di kawasan dengan populasi besar.

Wilayah dengan jumlah penduduk lebih sedikit tetap membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang memadai. Karena itu, pemutakhiran data kependudukan secara berkala diperlukan agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Data Dukcapil ini akan kami gunakan sebagai dasar pengawasan dan evaluasi program, terutama untuk memastikan pembangunan merata hingga ke pelosok,” tandasnya. (adv/J)

Loading