Sangatta – Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan publikasi Kutai Timur Dalam Angka 2026, realisasi penerimaan pajak turun dari Rp201,57 miliar pada 2024 menjadi Rp190,07 miliar pada 2025. Penurunan tersebut terutama terlihat pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sementara penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) justru meningkat tajam.

Data tersebut mencatat penerimaan BPHTB turun dari Rp82,16 miliar pada 2024 menjadi Rp10,51 miliar pada 2025. Sebaliknya, penerimaan pajak MBLB meningkat dari Rp5,02 miliar menjadi Rp40,42 miliar.

Kenaikan juga terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dari Rp7,04 miliar menjadi Rp18,98 miliar. Sementara itu, penerimaan pajak restoran naik dari Rp56,38 miliar menjadi Rp64 miliar.

Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, mengatakan perubahan penerimaan tersebut menunjukkan adanya dinamika pada sumber pendapatan daerah yang perlu dicermati. Menurut dia, pergeseran kontribusi antarsektor perlu menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan fiskal.

“Fluktuasi penerimaan pajak daerah ini menunjukkan dinamika ekonomi yang harus kita cermati bersama,” ungkapnya.

Prayunita menilai, penurunan penerimaan BPHTB dapat menjadi indikasi melemahnya transaksi tanah dan properti sepanjang 2025. Sebaliknya, peningkatan pajak MBLB menunjukkan besarnya kontribusi aktivitas sektor mineral terhadap penerimaan daerah.

Kondisi tersebut, menurut dia, perlu diantisipasi karena ketergantungan pada sektor tertentu dapat membuat pendapatan asli daerah (PAD) rentan terhadap perubahan aktivitas ekonomi, harga komoditas, maupun kebijakan sektor terkait.

“Pergeseran sumber pajak ini menjadi alarm bagi kita untuk tidak bergantung pada satu sektor saja,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor lain yang masih berpotensi dikembangkan. Beberapa di antaranya pajak restoran, pajak parkir, dan pajak air tanah.

Penerimaan pajak parkir, misalnya, meningkat dari Rp40,9 juta pada 2024 menjadi Rp145,8 juta pada 2025. Selain optimalisasi pemungutan, Prayunita menekankan pentingnya pengawasan kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor pertambangan.

“Kami akan menyarankan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat basis pajak yang lebih stabil dan berkelanjutan,” ujar Prayunita.

Menurut dia, data realisasi pajak tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Perencanaan target penerimaan juga perlu disusun secara realistis dengan mempertimbangkan perkembangan setiap sektor agar pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga. (adv/J)

Loading