
Jimmy mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tekanan akibat pengurangan penyaluran dana transfer serta adanya kewajiban kurang bayar dari pemerintah pusat. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Menurut dia, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga harus diimbangi dengan kemampuan memenuhi belanja wajib atau mandatory spending. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Kalau APBD naik, mandatori spending juga naik. Tentu itu berdampak pada bertambahnya TPP. Kita harapkan itu bisa segera diwujudkan,” ujarnya.
Namun, Jimmy mengakui, realisasi penerimaan transfer dari pemerintah pusat saat ini belum sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan daerah. Ia menyebut, dari nilai transfer yang dibahas sekitar Rp1,2 triliun, dana yang diterima baru berkisar Rp60 miliar.
Kondisi tersebut tentu memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan.
Karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan komunikasi dan diplomasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendorong peningkatan penyaluran dana transfer ke Kutim.
Jimmy berharap upaya tersebut dapat menghasilkan kepastian terkait realisasi dana yang menjadi hak daerah. Ia menargetkan penyaluran dapat terealisasi secara maksimal hingga akhir tahun.
“Kita berharap tahun ini bisa 100 persen. Paling tidak, kalau memang tidak memungkinkan, di atas 50 persen bisa direalisasikan,” tegasnya.
Menurut Jimmy, kepastian penyaluran dana transfer sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan dukungan fiskal yang memadai, pemerintah daerah dapat menjaga pelaksanaan program prioritas sekaligus memenuhi kewajiban belanja pemerintahan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. (adv/bb)
![]()



