Sangatta – Kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Ketua DPRD Kutim, Jimmy, mendorong peningkatan insentif bagi tenaga pendidik non-ASN agar lebih layak, bahkan diharapkan dapat mendekati besaran Upah Minimum Regional (UMR).

Menurut Jimmy, insentif sekitar Rp1 juta per bulan yang diterima sebagian guru honorer saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan hidup maupun tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas pendidikan.

Padahal, guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi penerus daerah. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik perlu menjadi bagian dari prioritas pembangunan pendidikan.

“Posisi insentif guru itu tentu masih terlalu kecil. Belum mendekati UMR kalau hanya Rp1 juta bagi guru honorer. Kita berharap bisa mencapai ukuran UMR untuk insentif para guru honorer,” ungkap Jimmy.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi berbagai aspirasi terkait dunia pendidikan di Kutim, mulai dari kesejahteraan tenaga pendidik, pembangunan fasilitas sekolah, hingga pemerataan layanan pendidikan di wilayah kecamatan.

Jimmy juga menyampaikan selamat kepada pengurus baru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), baik di tingkat kabupaten maupun seluruh cabang kecamatan. Ia berharap kepengurusan tersebut dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan.

Menurutnya, berbagai karya tulis dan aspirasi yang disampaikan para guru merupakan cerminan dedikasi sekaligus gambaran persoalan yang masih dihadapi tenaga pendidik. Masukan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

Selain kesejahteraan, Jimmy turut menyoroti nasib sejumlah guru honorer yang menghadapi kendala administrasi dalam proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mencari solusi melalui kebijakan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi tenaga pendidik tersebut untuk memperoleh kepastian status kepegawaian.

“Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah yang bisa merangkul mereka menjadi bagian dari guru yang setara dengan PPPK,” harapnya.

Jimmy menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga ditentukan oleh kesejahteraan dan kepastian status tenaga pendidik. Karena itu, peningkatan insentif, penyelesaian persoalan administrasi guru honorer, serta pemerataan fasilitas pendidikan perlu mendapat perhatian secara bersamaan. (adv/bb)

Loading