Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) di kawasan Dusun Sidrap. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi kendala administratif saat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan, ketersediaan fasilitas pendidikan di kawasan perbatasan menjadi kebutuhan mendesak. Selama ini, sejumlah pelajar asal Dusun Sidrap harus menghadapi kesulitan mengakses sekolah terdekat yang berada di wilayah Kota Bontang.
Bahkan, muncul persoalan dugaan diskriminasi terhadap anak-anak asal Kutim yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di wilayah tersebut.
“Anak-anak di sana kalau mau sekolah SMP katanya ada diskriminasi dari Bontang. Hal itu yang mendorong kita untuk bisa membangun juga di wilayah kita,” ujar Jimmi saat ditemui awak media belum lama ini.
Menurut dia, pembangunan sekolah di wilayah Kutim menjadi solusi jangka panjang agar anak-anak di Dusun Sidrap dapat memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala batas administrasi daerah.
Jimmi menyebutkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Lokasi yang direncanakan berada di kawasan enclave Dusun Sidrap dan akan menjadi titik pembangunan sekolah.
“Pemerintah daerah sudah menyiapkan lahannya untuk itu,” katanya.
Meski demikian, DPRD menekankan pentingnya kepastian legalitas lahan sebelum pembangunan direalisasikan. Kejelasan status hukum tanah menjadi persyaratan agar proses penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan tidak menghadapi persoalan di kemudian hari.
Jimmi mengatakan, pembahasan bersama instansi teknis terkait kesiapan lahan dan rencana pembangunan akan terus dilakukan.
“Nanti siang ini kita bicarakan terkait lahan enclave yang bisa dibangun sekolah di Dusun Sidrap. Pembangunan fasilitas fisik baru bisa kita dorong setelah legal formal lahannya jelas,” tuturnya.
DPRD Kutim berkomitmen mengawal proses tersebut agar rencana pembangunan sekolah dapat segera ditindaklanjuti melalui tahapan perencanaan dan penganggaran. Kehadiran sekolah diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan akses pendidikan sekaligus memastikan anak-anak di kawasan perbatasan memperoleh kesempatan belajar yang setara. (adv/ir)
