Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemerintah daerah mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan, terutama di kawasan perbatasan yang masih memiliki keterbatasan akses pelayanan medis. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Dusun Sidrap, yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan, distribusi fasilitas kesehatan di Kutim hingga kini belum sepenuhnya merata. Kondisi geografis dan jarak tempuh menjadi kendala bagi masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan darurat.
“Pelayanan kesehatan kita memang diakui belum merata secara keseluruhan,” ujar Jimmi saat ditemui awak media belum lama ini.
Ia mencontohkan kondisi masyarakat Dusun Sidrap yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Jarak permukiman warga menuju puskesmas terdekat diperkirakan mencapai empat kilometer.
“Jarak dari pemukiman Dusun Sidrap ke Puskesmas terdekat itu sekitar empat kilometer,” jelasnya.
Menurut Jimmi, keterbatasan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, Kementerian Kesehatan disebut memiliki rencana pengembangan dan penempatan fasilitas puskesmas di sejumlah wilayah.
Karena itu, DPRD meminta Pemkab Kutim segera mengusulkan kawasan perbatasan sebagai salah satu lokasi prioritas pembangunan puskesmas baru agar dapat dipertimbangkan dalam program pemerintah pusat.
“Kementerian ada rencana mencari lokasi penempatan Puskesmas, maka pemerintah daerah harus menunjuk kawasan perbatasan ini sebagai titik pembangunannya,” tegasnya.
Jimmi menilai, keberadaan fasilitas kesehatan yang dekat dengan permukiman merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Pelayanan medis tidak seharusnya terhambat oleh jarak maupun batas administratif wilayah.
Meski masyarakat Dusun Sidrap memiliki alternatif akses pelayanan kesehatan di Kota Bontang, pemerintah daerah tetap berkewajiban memastikan warganya memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan responsif.
“Masyarakat kita di sana harus mendapat respon cepat dan akses pengobatan yang dekat dari jangkauan mereka,” pungkasnya.
DPRD Kutim berharap usulan pembangunan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di kawasan perbatasan, dapat diwujudkan. (adv/ir)
