SANGATTA – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat perannya sebagai Wali Data Daerah untuk memastikan data dari seluruh perangkat daerah terhimpun, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Hingga Selasa (10/11/2026) pukul 23.00 WITA, pengumpulan data melalui Portal Satu Data Kutai Timur mencapai 99,6 persen atau sebanyak 3.853 indikator dari total 3.870 indikator yang ditargetkan. Capaian tersebut meningkat 22,59 poin persentase dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 77,01 persen.
Sekretaris Diskominfo Staper Kutim, Rasyid, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil koordinasi dan komitmen produsen data di masing-masing perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban penyampaian data kepada Wali Data.
Hal itu disampaikannya saat mewakili Kepala Diskominfo Staper Kutim dalam Forum Satu Data Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 di Hotel Aston Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Menurut Rasyid, posisi Diskominfo Staper sebagai Wali Data tidak sebatas menghimpun dan menyebarluaskan informasi. Lebih dari itu, Wali Data berperan memastikan data yang disampaikan produsen data memenuhi prinsip keterpaduan, standardisasi, dan akuntabilitas sehingga dapat digunakan sebagai rujukan bersama dalam perencanaan pembangunan.
“Data dari perangkat daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Data harus diselaraskan dan menjadi satu kesatuan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk memperkuat tata kelola tersebut, Diskominfo Staper Kutim pada 2026 menyiapkan instrumen evaluasi kinerja produsen data. Evaluasi dilakukan melalui empat aspek, yakni ketepatan waktu penginputan data ke Portal Satu Data dengan bobot 35 persen, ketepatan penyampaian surat pengiriman data sebesar 35 persen, jaminan kualitas data sebesar 20 persen, serta pemenuhan dataset wajib dan kontribusi indikator masing-masing perangkat daerah sebesar 10 persen.
Instrumen tersebut diharapkan mendorong perangkat daerah lebih disiplin dalam menyampaikan data sesuai jadwal sekaligus memperhatikan kualitas dan kelengkapan informasi yang dikelola.
Di sisi lain, Diskominfo Staper juga mengembangkan ekosistem pemerintahan digital melalui platform Terpadu Digital Kutim. Platform ini mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan pemerintah daerah dalam satu pintu sehingga memudahkan akses masyarakat maupun aparatur serta mendukung ketersediaan data lintas sektor.
Rasyid menegaskan, tantangan penyelenggaraan Satu Data ke depan bukan hanya meningkatkan jumlah data yang terkumpul, melainkan memastikan data tersebut berkualitas dan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Karena itu, diperlukan kedisiplinan produsen data, koordinasi lintas perangkat daerah, serta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan para operator data agar tata kelola Satu Data Kutim berjalan konsisten.
“Data yang berkualitas membutuhkan ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab bersama,” katanya. (ds)
