Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global dengan mempercepat pelaksanaan sejumlah program strategis. Langkah tersebut menjadi fokus pemerintah daerah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Hal ini disampaikan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, Senin (09/03/2026). Rakor tersebut diikuti dari Ruang Zoom Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim.
Ardiansyah menjelaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran serta penguatan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Hingga Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 8,13 persen.
Untuk itu, ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meningkatkan koordinasi agar sinkronisasi data antara pendapatan dan belanja daerah dapat segera diselesaikan.
“Kita perlu memastikan sinkronisasi data antara pendapatan dan belanja segera terintegrasi sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam upaya mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bupati juga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim untuk segera melaksanakan program pasar murah secara lebih luas.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat di berbagai wilayah Kutai Timur.
“Program pasar murah harus segera menjangkau masyarakat, disertai pemantauan harga eceran secara detail agar stabilitas pasar tetap terjaga,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kenyamanan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta untuk mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan utama melalui sistem swakelola.
Beberapa titik jalan yang menjadi prioritas perbaikan di antaranya jalur Jalan Soekarno Hatta hingga kawasan Bukit Pelangi, yang selama ini menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat dan lalu lintas kendaraan.
Di sektor perumahan, Ardiansyah juga menekankan pentingnya penyelarasan program 1.000 Rumah Kutim dengan program nasional 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Sinkronisasi program tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat sehingga manfaatnya lebih besar bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara APBD dan APBN perlu dimaksimalkan agar program pembangunan perumahan ini dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena hidrometeorologi diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga Juni mendatang.
Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim diminta memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan.
“Koordinasi aktif harus terus ditingkatkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana, sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Ardiansyah.
Rakor tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kutai Timur Jimi, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Dyah Ratnaningrum, Kepala Disperindag Nora Ramadhani, unsur perangkat daerah terkait, serta Forkopimda Kutai Timur. (IR)
