Sangatta, – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kutai Timur menggelar sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan, Rabu (2/11/2023). Kegiatan ini digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta.
Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Sherty Annavita Rahmi selaku motivator, Chusnul Mar’iyah selaku dosen ilmu politik Universitas Indonesia, dan Zulfatun Mahmuda selaku speaking trainer.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Bupati Kutim Bidang Prekonomian, Pembangunan dan Keuangan Sulastin, dan dihadiri Wakil Ketua 1 DPRD Kutim Asti Mazar, dan sejumlah anggota DPRD Kutim lainnya.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bupati Kutim Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Sulastin, mengatakan bahwa kesadaran partisipasi politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan cirí khas adanya modernisasi politik yang berkelanjutan.
“Tahun 2024 merupakan tahun dengan momentum politik yang sangat signifikan. Jumlah perempuan yang jauh lebih banyak tentu merupakan salah satu segmen yang bisa digandeng oleh partai politik,”Kata sulastin saat membacakan sambutan Bupati
Dijelaskannya, di Era reformasi ini telah memberi ruang baru untuk kaum bagi perempuan agar bisa berpartisipasi dalam bidang politik. Ada sejumlah undang-undang yang mengharuskan kehadiran kaum perempuan. Sehingga harus ada kesadaran yang perlu diformalkan dalam berpolitik bagi kaum perempuan.
“Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Penting untuk adanya peningkatan partisipasi perempuan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial,” Ucapnya
Selain itu, Sulastin menuturkan jika kegiatan ini merupakan momentum yang sangat strategis sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mendorong representasi keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam konteks demokrasi yang memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka sebagai manifestasi dari hak hak politiknya.
“Pada 2024 kelak keterwakilan perempuan di parlemen harus terisi penuh. Perempuan dalam politik bisa menjadi pengawal dalam diskusi politik karena perempuan memiliki kapasitas yang bisa menjadi filter,” Harapnya
Karena itu, kaum perempuan harus memiliki kesamaan pikiran yang menjadi suatu gerakan. Ruang politik yang diberikan kepada kaum perempuan harus mampu memberikan dan menawarkan nilai, manfaat, dan hasil bagi kaum perempuan.
“Pesan saya kepada seluruh perempuan agar tidak berhenti belajar dan senantiasa menambah wawasan. Saya harap setelah seminar ini mampu meningkatkan peran kaum perempuan dalam dunia politik.”Lanjutnya
“Sehingga dapat mengubah citra tentang politik yang selama ini diasumsikan sebagai hak monopoli kaum lelaki. Perempuan juga memiliki hak untuk berkiprah dalam bidang politik, untuk itu perlu adanya pendidikan politik bagi perempuan agar visi Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua dapat tercapai.” Tutupnya (ADV/*)
