G-Smart.id – Samarinda – Dalam rangka monitoring tehadap pengelolaan kehutanan sosial dan melihat potensi ekonomi dan pendapatan di sektor kehutanan yang bisa dikembangkan, Komisi II DPRD Kaltim melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bongan, Jumat (15/01).

Anggota DPRD Kaltim yang turut serta dalam kunjungan ini langsung dipimpin ketua komisi II Veridiana Huraq Wang bersama delapan anggota komisinya II lainnya Ir H Bagus Susetyo MM, Sutomo Jabir, ST, MT, H M Syahrun HS, Nidya Listiyono, Safuad SE, Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos, Puji Hartadi, ST dan Siti Rizky Amalia, SE Ak, CA. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala KPHP Bongan Sahrul.

Disampaikan Sahrul bahwa luas wilayah KPHP Bongan sekitar 337,972 Hektar yang meliputi wilayah Kabupaten Paser, Penajam dan Kutai Barat, di sektor kehutanan itu sendiri ada sumber ekonomi yang bisa kita tumbuh kembangkan.

“Seiring dengan adanya kebijakan nasional mengenai perhutanan sosial, perhutanan kemitraan sepanjang kita tahu bahwa di Kaltim ini dulu sangat terkenal dengan potensi hutan dibidang perkayuan,” urainya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa saat ini sudah bergeser ke bidang pertanian dan perkebunan. “Sehingga luas hutan  dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat baik itu kelompok tani maupun kelompok ternak” jelas Sahrul.

Ditemui secara terpisah oleh tim G-Smart.id Sutomo Jabir, ST. MT politisi milineal dari PKB ini mengatakan bawah kedatangan komisi II ke KPHP itu untuk melihat potensi ekonomi dan pendapatan di sektor kehutan yang bisa dikembangkan.

“Kami akan mendorong KPHP Bongan untuk memberdayakan atau bekerjasama dengan kelompok tani, kelompok ternak yang ada terutama masyarakat lokal setempat,” ucap Sutomo Jabir.

Oleh karena itu Sutomo berharap petugas dari KPHP agar rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara masif.

“Harapan kami kepada KPHP agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat cara pengelolaan perhutanan sosial dan kemitraan, karena masyarakat setempat belum terlalu paham untuk mengelola perhutanan sosial tersebut,” ujarnya. (ADV/GS-05)

Loading