G-Smart.id – SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendapatkan kunjungan kerja (Kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, rabu (24/6/2021) Pihaknya disambut oleh Asisten Pemerintah Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) H Suko Buono, diruang kerjanya.
Turut bersama Asisten I itu, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kutim diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr Bahrani, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daearh (BPBD) Syafruddin MAP, perwakilan BAPPEDA, BPKAD, Kabag Pemerintahan Joko Suripto dan Dinas Perkim. Sedangkan anggota DPRD Provinsi Kaltim yang hadir dalam Kunker itu, Safuad, Siti Rizky Amalia, Baharuddin Demmu, Ismail dan Sutomo Jabir.
Asisten I Suko Buono menyambut baik kedatangan anggota DPRD Kaltim ini. Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan terkait anggaran Kutim yang masih minim sehingga, banyak program yang belum bisa terlaksana dengan maksimal.
“Belum lagi kita yang masih menghadapi Covid-19. Kegiatan masyarakat pun dibatasi, persoalan ini juga bisa menjadi faktor muncul penyakitnya sosial di masyarakat. Akibat dampak dari Covid-19,” beber Suko.
Disamping itu, permasalahan narkoba di Kutim yang masih tinggi. Diperlakukan pencegahan dan tempat rehabilitasi maupun Lapas.
“Namun sampai saat ini Kutim belum memiliki tempat rehabilitasi,” ujarnya.
Sementara itu, Sutomo Jabir mengatakan komunikasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota harus ditingkatkan lebih baik lagi. Sehingga apa yang menjadi permasalahan di Kabupaten/Kota bisa dibantu komunikasi ditingkat Provinsi. Khusus terkait penyerapan Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun relokasi dana untuk Covid-19.
“Ini menjadi silahturahmi awal kita. Jika ada masukan atau keluhan terkait komunikasi dengan pihak TAPD Provinsi akan menjadi masukan bagi kita. Supaya bisa bersama-sama mencari solusinya,” tutur Sutomo.
Sedangkan terkait Lapas, sambung Sutomo, pihaknya siap membantu komunikasi dengan Pemerintah Daerah maupun Pusat. Dengan syarat lahan sudah siap termasuk pematangan lahannya.
“Sebab Pemerintah Pusat bantuan hanya pembangunan gedungnya. Untuk itu terus kita tingkatkan komunikasi yang baik agar kita bisa bersinergi,”tutupnya. (ADV/G-S04)
