G-Smart.id-Samarinda-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perum Rakyat (DPUPR) Kaltim, dilaksanakan di Gedung E Lantai I kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar.
Membahas terkait progress serapan Anggaran dan juga serapan anggarannya baru 7 persen hal ini mengancam agenda pembahasan APBD Perubahan 2021 karena dasar untuk membahas Perubahan adalah serapan anggaran murni ini.
Hal ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Kaltim lambat menyerap alokasi anggaran murni 2021,” ujar syafrudin saat ditemui usai melakukan RDP. Senin (14/6).
Lanjut Syafruddin Anggota Komisi III DPRD Kaltim mengatakan progres penyerapan anggaran 2021 di Pemprov sangat molor.
“Di DPUPR Kaltim saja serapan anggaran baru 7 persen. Masih jauh dari angka harapan. Kalau dipertengahan tahun harusnya 20-25 persen, karena sisa waktu paling efektif tinggal lima bulan,” bebernya.
Dikatakan Syafruddin, untuk keseluruhan serapan anggaran di lingkup Pemprov Kaltim baru 17 persen. Ini sangat disayangkan karena anggaran tidak dikelola secara maksimal.
Padahal, jika berkaca pada silpa tahun 2020 saja mencapai 2,9 triliun. “Ini sangat berdampak pada sektor pembangunan di Kaltim,” tuturnya.
Syafruddin mengatakan alasan keterlambatan penyerapan anggaran lantaran adanya peralihan regulasi, unsur kehatian-hatian dan faktor lahirnya Pergub nomor 49 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan.
“Adanya Pergub itu bukan menjadi alasan keterlambatan untuk mentransfer. Karena seharusnya Bantuan Keuangan itu biasanya dilakukan bulan Maret atau April, tapi sampai sekarang belum ada ditransfer. Ini lah yang membuat serapan anggaran sangat rendah,” Cetusnya.
Syafruddin Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim mengatakan, menyakini dengan rendahnya serapannya ini tentu berdampak pada pembahasan APBD Perubahan 2021. Karena, landasannya berdasarkan pembahasan anggaran serapan yang ada.
“Sampai hari ini serapannya baru 17 persen sedangkan sudah dipertengahan Juni. Kalau tidak ada pergerakan pada bulan Agustus minimal 20-25 persen, dipastikan pembahasan bakal terancam. Bagaimana mau membahas yang baru sedangkan yang ada saja tidak efektif,”tutupnya. (Adv/G-S05).
