G-Smart.id-Samarinda- Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Berau Sutomo Jabir secara tegas menolak rencana pemerintah memberlakukan pajak sembako. Menurutnya hal itu sangat memberatkan masyarakat.
Rencana sembako dipetik pajak itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Apalagi situasi pandemi saat ini, sudah banyak masyarakat yang merasakan kesulitan ekonomi, karena efek dari pandemi sudah menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan bahkan dipecat dari perusahaan,”ujar legislator PKB Sutomo Jabir saat ditemui dirunag kerjanya di Kantor DPRD Kaltim Lantai 4 Senin (21/06).
Lanjutnya Walaupun tidak semua sembako dipajak, ada klasifikasi golangan atas, menegah dan bawah, tetapi saya melihat bahwa ini belum pantas diberikan pajak pada sembako karena ini meskipun diklasifikasi akan menimbulkan efek domino.
“Meskipun ini diberikan pajak tetapi efeknya kepada masyarakat sangat terasa, dengan kondisi ekonomi kita yang anjlok saat ini sangat membebani, jika itu diterapkan, karena pertama masyarakat miskin kita luar biasa setelah ada pandemi Covid 19 ini, kedua pengangguran makin tinggi dan ketiga pendataan kita terhadap penduduk miskin dan tidak itu belum bagus”bebernya.
Lebih lanjut Sekertaris Fraksi PKB Sutumo Jabir mengatakan, kalau ini diterapkan dirinya yakin dan percaya bawa ini akan merata dan masif menaikan harga bahan pokok di masyarakat dan ini sangat menyiksa masyarakat.
“Saya pikir sembako ini kebutuhan pokok masyarakat yang mestinya Pemerintah harus memberikan subsidi untuk Rakyat” cetusnya.
Lebih Jauh Sutomo Jabir mengatakan. Secara nasional PKB menolak rencana pajak sembako itu, sejalan dengan hal itu pula kami DPC PKB Berau dengan tegas juga menolak wacana tersebut, kami harap pemerintah pusat membatalkan pajak sembako tersebut.
“Saya secara pribadi melihat kondisi masyarakat saat ini tidak layak dan tidak cocok jika pemerintah memungut pajak dari sembako”bebernya.
“Kondisi pandemi saat ini sudah sangat menyusahkan masyarakat. Jangan lagi ditambah aturan atau kebijakan baru,” tutupnya. (Adv/G-S05).
