SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengevaluasi tata kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Evaluasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi penyimpanan, ketersediaan hingga proses distribusi Alokon di lapangan.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Diskusi Partisipatif Pembinaan Penguatan Tata Kelola Alokon di ruang rapat utama Kantor DPPKB Kutim, Rabu (30/9/2026). Kegiatan melibatkan perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kaltim, BPOM Kaltim, BPKAD Kutim, Dinkes, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, pengelola KB rumah sakit dan BLUD, serta Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Sebelum diskusi, DPPKB bersama BKKBN Provinsi dan BPOM telah melakukan kunjungan ke tiga fasilitas pelayanan kesehatan, yakni BLUD Sangatta Selatan, BLUD Sangatta Utara dan fasilitas pelayanan kesehatan di Teluk Lingga.
Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah T, mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung bagaimana Alokon dikelola setelah didistribusikan hingga sampai ke fasilitas pelayanan.
“Kami sudah ke lapangan bersama BKKBN Provinsi dan BPOM. Ada tiga lokasi yang kita kunjungi. Hari ini adalah hari kedua terkait tata kelola, bagaimana pengelolaan alat-alat kontrasepsi yang ada itu dikelola dengan baik,” ujarnya.
Dari kunjungan tersebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kondisi gudang penyimpanan. Menurut Yuriansyah, standar penyimpanan perlu diperhatikan agar pengelolaan Alokon sesuai dengan ketentuan.
“Kami mohon kepada Bapak Ibu yang hadir untuk memperhatikan dan kita pelan-pelan untuk membenahi itu,” katanya.
Selain penyimpanan, ketersediaan stok juga menjadi perhatian. Yuriansyah menyebut masih terdapat beberapa jenis Alokon yang kurang di sejumlah fasilitas kesehatan. Bahkan, kondom disebut tidak tersedia di tiga lokasi yang dikunjungi.
“Jangan sampai nanti ketika didistribusi dari provinsi ke BKKBN, BKKBN ke faskes, faskes nanti ke jejaring, itu tidak sesuai SOP,” jelasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BKKBN dan fasilitas kesehatan. Ketersediaan Alokon dinilai penting untuk memastikan pelayanan KB kepada masyarakat tetap berjalan.
Dalam diskusi tersebut, BPOM Kaltim juga memberikan pemaparan terkait pengawasan mutu, keamanan dan standar distribusi Alokon. Sementara BPKAD Kutim membahas akuntabilitas pengelolaan rantai pasok dari sisi keuangan dan aset daerah.
Yuriansyah meminta seluruh peserta terbuka menyampaikan kendala yang ditemukan di lapangan. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi hal-hal yang belum berjalan sesuai standar sekaligus mencari solusi bersama.
“Kalau ada yang kurang jelas silakan nanti ditanyakan. Jangan malu atau jangan didiamkan kalau memang ada permasalahan. Disampaikan, karena tujuan kita bagaimana pengelolaan Alokon ini bisa lebih baik,” pungkasnya. (ADV/TJ)
