G-Smart.id-Samarinda – Ketimpangan pembangunan di Kaltim memang masih begitu sangat terasa. Jika jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten/kota kondisinya masih begitu memprihatinkan, rusak di sepanjang jalan. Lalu bagaimana dengan jalan antar kecamatan hingga desa-desa di Kaltim?
Hal senada pun ikut dirisaukan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Kepada media ini, Makmur berujar, bahwa rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim memang langkah yang baik. Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim diminta tidak lupa dengan ragam persoalan ketimpangan pembangunan yang ada di berbagai wilayah di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim.
“Apa gunanya membangun IKN, kalau ternyata masih banyak masyarakat Kaltim yang hidup miskin, tidak mempunyai apa-apa. Pembangunan IKN ini memang bagus, sangat dibutuhkan. Tapi kita juga membutuhkan adanya pemerataan pembangunan, dari wilayah perkotaan hingga wilayah-wilayah pelosok desa,” kata Makmur dihubungi akhir pekan kemarin.
Pria yang pernah menjabat bupati Kabupaten Berau ini menyampaikan, di hampir berbagai kesempatan, dia selalu menyampaikan persoalan ketimpangan pembangunan tersebut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi. Dia juga mengingatkan, agar pembangunan yang dilakukan Isran-Hadi tidak hanya menyandarkannya pada APBD Kaltim. Melainkan harus bisa mengupayakan spot anggaran lain dari pemerintah pusat.
Menurutnya itu hal yang wajar. Mengingat, hampir semua hasil kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kaltim, telah dikeruk lewat berbagai izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dari pertambangan batu bara hingga minyak dan gas (migas). Begitu juga dengan perizinan pembukaan perkebunan kelapa sawit di hampir semua kabupaten/kota di Kaltim. Wajar, bila Kaltim menuntut perhatian dari pemerintah pusat.
“Lewat berbagai pertemuan, baik yang formal maupun non formal, saya selalu mengingatkan kepada gubernur dan wakil gubernur, kalau ada banyak sekali persoalan pembangunan di kawasan pelosok dan pesisir yang menantikan program pembangunan dari pemerintah,” imbuhnya. (ADV/G-S06)
