SANGATTA- DPRD Kutim mengingatkan, agar pemerintah daerah segera merealisaikan penyerapan anggaran murni tahun 2024, mengingat hingga bulan Mei ini, capaian penyerapan anggaran masih cukup rendah, di kisaran angka 12 persen. Angka itu, berdasarkan hasil Rapat Pengendalian Oprasional Kegiatan (Radalok) seluruh Perangkat Daerah (PD) di jajaran Pemkab Kutim yang di gelar beberapa waktu lalu di Samarinda.
“Yang saya khawatirkan, semua pekerjaan akan numpuk di akhir tahun, dampaknya akan banyak sekali, terutama hasil pembangunan yang pasti tidak akan optimal,”ujar anggota DPRD Kutim Sobirin Bagus.
Dikatakanya, pemerintah seharusnya bisa belajar pengalam tahun sebelumnya, dimana , banyak program kegiatan yang tidak bisa di realisaikan, dikarenakan baru mulai di laksanakan di pertengahan tahun, sehingga menumpuk di akhir tahun. Akan berdampak terhadap proses penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Dan peristiwa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) akan kembali terulang.
“Kalau ini terus berulang dampaknya akan sangat banyak, harga material akan sangat mahal, karena banyak yang membutuhkan, sedangkan bahan baku kita terbatas, sebagian juga masih harus di datangkan dari luar daerah,” ujarnya.
Kekhawatiran Politisi dari PKB ini juga bertambah, apabila pemerintah masih menerapkan pola kerja yang sama, akan berdampak terhadap hasil pembangunan yang saat ini di lakanakan, tidak akan sesuai dengan standar yang sudah di tentukan, dan akan berdampak langsung kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah.
“Karena nanti kerjanya asal-asalan, dan kualitasnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini catatan penting bagi pemerintah,” pungkasnya. (adv/g-s08)
