SANGATTA- DPRD Kutim menyoroti masih rendahnya realisasi penyerapan belanja daerah. Padahal realisasi APBD yang optimal menjadi salah satu penggerak roda pembangunan dan perekonomian utama masyarakat. Hal itu di sampaikan oleh Sekretaris Komisi B Bidang Pembangunan Sobirin Bagus.
Menurutnya, selain karena faktor kualitas sumber daya manusia (SDM), rendahnya realisasi belanja daerah, juga di sebabkan, karena pola kerja yang diterapkan tidak terstruktur dengan baik, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Contohnya, pekerjaan PL itu kan sebenarnya sejak awal tahun sudah bisa di laksanakan, saya pernah bertanya dengan pak Novi (Kepala Bappeda Kutim) sebenarnya sejak kapan pekerjaan bisa di mulai, beliau menjawab sejak Januari sudah bisa, ada namanya lelang dini, tapi kenyataanya, kalau nggak pertengahan tahun belum di kerjakan, ini bagaimana,“ ujarnya.
Politisi senior PKB ini menyebut, dengan jumlah anggaran yang cukup besar dimiliki daerah saat ini, hendaknya, pemerintah bisa menghitung secara cermat dan bijak dengan memanfaatkan segala sumber daya yang di miliki, agar program dan kegiatan yang sudah di rencanakan bisa berjalan dengan optimal.
“Contoh lagi, misalnya dalam satu tahun anggaran ada 3000 paket, maka di bagi selama 10 bulan, maka per bulan bisa mengerjakan 300 paket, ini kan jelas dan seluruh program bisa di realisasikan,” ucap Sobirin.
Dikatakannya, kegiatan itu sudah menjadi agenda rutin tiap tahun yang di laksanakan, Karena sudah menjadi kegiatan rutin maka, seharusnya oleh pemerintah daerah sudah tahu dan mengerti akan kendala yang dihadapi dan merubah pola kerjanya agar hal tersebutr tidak terulang kembali.
“Nanti kalau mepet-mepet lagi baru di kerjakan, pasti akan bertbarakan lagi dengan program di anggaran perubahan, ini yang kita khawatirkan,” pungkasnya. (adv/g-s08)
