Samarinda – Dalam upaya memperkuat kerja sama antara legislatif dan eksekutif, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur mengadakan rapat koordinasi yang membahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai instansi, termasuk Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan Wakil Ketua Ekti Imanuel.
Ketua Pansus, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan, “Ini adalah langkah kami untuk memastikan bahwa semua program yang akan kami ajukan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.” Rapat tersebut merupakan bagian dari komitmen kuat dalam sinkronisasi pedoman penyusunan Pokir dengan RKPD.
Kepala BAPPEDA Kaltim, Yusliando, menambahkan pentingnya sinkronisasi antara rencana legislatif dengan eksekutif. “Kami berupaya keras untuk menyediakan kamus usulan yang dapat mengakomodir kebutuhan legislator sehingga dapat mencerminkan aspirasi rakyat secara efektif,” ujar Yusliando.
Diskusi ini juga melibatkan Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, yang aktif dalam diskusi yang menghasilkan ide dan solusi untuk pembangunan provinsi. Dari rapat ini, Pansus DPRD Kaltim telah mengkonsultasikan pedoman Pokir dengan Kemendagri dan mendapatkan rekomendasi positif untuk melanjutkan upaya mereka dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang solid.
“Kami berharap melalui rapat ini, dapat tercipta Perda yang tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga relevan untuk pembangunan Kalimantan Timur ke depan,” tambah Sabaruddin. Dialog ini juga membahas tentang perlunya menghimpun saran dan masukan langsung dari masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pembangunan di Kaltim. (ADV/GS-M)
