G-Smart.id – Sangatta – Proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dilaksanakan lebih awal dengan harapan mendukung pemulihan perekonomian akibat pandemi covid 19.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Mentri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyerahkan DIPA dan TKDD di istana Negara, Rabu (25/11) yang diikuti secara virtual oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Dalam sambutannya Menkeu Sri Mulyani menyampaikan proses penyerahan DIPA dan TKDD diserahkan lebih awal guna mendukung pemulihan ekonomi.
“Diharapkan percepatan penyerahan ini dapat mendukung upaya penanganan Covid 19 serta mendukung program pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan strategis” jelasnya
Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 2.750 triliun atau tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk K/L sebesar Rp 1.032 triliun. Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun.
Alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang yakni kesehatan Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,17 triliun perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp 26 triliun.
Menkeu menyebut bahwa efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sangat penting dan menentukan.
Sementara itu Pjs Bupati Kutim Moh Jauhar Efendi menyaksikan secara virtual di Ruang Live Room Diskominfo Perstik Kutim didampingi Sekretaris Kabupaten H. Irawansyah, Asisten Administrasi Umum Hj Yulianti sekaligus Plt Kepala BPKAD Kutim, Kepala Dinas Kominfo Perstik Kutim Suprihanto dan perwakilan pimpinan OPD lainnya.
Ditemui usai kegiatan, Pjs Bupati Kutim Moh Jauhar Efendi mengatakan dana transfer ke daerah dan dana desa melalui APBN naik 0.4 persen selain itu Kutim masih terfokus untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi.
Ditambahkannya belanja belanja daerah sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pelelangan harus dipercepat.
“Supaya aktivitas ekonomi bisa berjalan maka diharapkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menyegerakan lelang. ujarnya (G-S02)
