SAMARINDA – High Level Meeting (HLM) dan Workshop Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) digelar di Room Batara V Hotel Fugo, Senin (4/11/2024) pagi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan tema “Penguatan Strategi 4K dalam Pengendalian Inflasi Daerah.”
Dalam laporannya, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim Vita Nur Hasanah menekankan pentingnya implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Strategi ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi gejolak ekonomi yang berdampak pada inflasi,” tegasnya singkat.
Sementara itu, dalam arahannya Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma menyatakan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Langkah strategis seperti operasi pasar dan pemberian subsidi sementara bagi komoditas yang mengalami kenaikan harga dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait. Langkah-langkah seperti operasi pasar atau pemberian subsidi sementara bagi komoditas yang harganya melonjak sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di Kutim,” ujarnya.
AHK juga menyampaikan, peran TPID sangat strategis dalam menghadapi potensi gejolak inflasi, terutama di tengah situasi yang tidak menentu seperti bencana atau momentum tertentu. Ia mencontohkan, pada saat momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harga bahan pangan seperti beras bisa saja mengalami lonjakan karena permintaan meningkat tajam. Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, TPID Kutim menyusun berbagai program pengendalian inflasi yang dituangkan dalam roadmap 2022-2024.
Hal ini mencakup realisasi program berdasarkan strategi 4K yang diharapkan dapat berjalan berkesinambungan. Ia menegaskan pentingnya mitigasi terhadap potensi gejolak harga dengan mengadakan rapat rutin minimal sebulan sekali. Tujuannya adalah agar TPID bisa segera merespons perubahan harga yang terjadi, misalnya dengan pemberian subsidi atau justifikasi tertentu.
“Diharapkan TPID mampu meningkatkan kinerjanya dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang ada, sehingga inflasi di Kutim dapat terkendali,”pungkasnya. (adv/ar)
