SANGATTA- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Mulyono mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiaman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah terkait Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hall III ICE BSD, Tangerang, Kamis (13/11/2025).
Rakor yang mengusung tema “sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk semua” ini merupakan bagian dari percepatan program prioritas yang menjadi arahan langsung dari Presidensaat ini yakni Prabowo.
Kepada awak media melalui sambungan telepon, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono mengatakan, program ini menjadi bagian penting menyelaraskan program pendidikan yang di laksanakan oleh pemeirntah pusat agar bisa di terapkan di daerah. Adapun fokus utamanya meliputi revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.
“Keduanya menjadi agenda penting pemerintah untuk terus mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyuluh,”ujarnya.
Selain itu, adanya kebijakan yang akan di laksanakan terkait peningkatan kualitas pendidikan, sambung Mulyono juga selaras dengan program yang di canangkan oleh pemeirntah daerah. Dimana saat ini visi dan misi Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi menempatkan sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas yang sudah berjalan di Kabupaten yang baru saja berusai ke 26 tahun ini.
“Banyak kebijakan yang sudah di rasakan oleh masyarakat, baik berupa peningkatan sarana dan prasarana, bantuan pendidikan dan sarana pendidikan berupa baju seragam, Sepatu termasuk buku Pelajaran yang di berikan secara gratis,”ujarnya.
Selain itu, program internet gratis di setiap satuan pendidikan juga menjadi satu jawaban yang di berikan oleh pemerintah menjadi sebuah dukungan untuk proses belajar mengajar. Hadirnya internet grtasi di sekolah di harapkan mampu meningkatkan kulitas pembelajaran, memperluas sumber belajar serta mendorong peserta didik dan tenaga pendidik agar lebih adaptif.
“Artinya dengan adanya kebijakan yang di keluarkan oleh daerah bisa seirama dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Kalaupun ada belum ada program yang bisa di akomodir oleh pusat. Daerah yang akan coba mengisi itu,”pungkasnya. (ADV/Bung TJ)
