G-Smart.id – Sangatta – Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp 2,63 Triliun. Anggaran ini bersumber dari dana transfer yang diproyeksikan sebesar Rp 2,42 Triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp 185 Miliar dan dari sumber pendapatan lain-lain dari pendapatan yang sah diproyeksikan Rp 27,15 Miliar. Hal ini berdasarkan dinamika pembangunan perekonomian nasional dan regional akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Pjs Bupati Kutim Muhammad Jauhar Efendi dalam Nota Penjelasan mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, pada Rapat Paripurna ke XXXV yang dipimpin Plt. Ketua DPRD Asti Mazar dan diikuti 23 anggota DPRD, Senin (19/10/2020) diruang Sidang Utama, DPRD Kutim.
Jauhar menambahkan untuk belanja daerah tahun 2021 diproyeksikan Rp 2,63 yang terdiri dari belanja operasional Rp 1, 311 Triliun, belanja modal Rp 1,019 Triliun, belanja tidak terduga Rp 1,5 Miliar dan belanja transfer 304, 71 Miliar.
Lebih jauh Jauhar menyampaikan Struktur ABPD 2021 Kabupaten Kutai Timur, diproyeksikan terjadi balance antara pendapatan dan belanja daerah. Dimana proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah sama sebesar Rp 2,63 Triliun sehingga diasumsikan tidak ada silpa anggaran.
“Pembiayaan daerah dalam struktur APBD merupakan konsekuensi dari penerapan surplus atau defisit anggaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus maupun defisit anggaran dalam penyusunan APBD,” ungkapnya.
Lebih jauh Ia mengharapkan kesepakatan rancangan APBD serta penetapan belanja daerah tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami (Pemkab Kutim) mengharapkan dukungan dan komitmen dari DPRD Kutim dalam kebijakan belanja daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021, diharapkan ada peningkatan proporsi yang memihak kepentingan publik. Terutama mendorong terciptanya kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jauhar
Jauhar menambahkan disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sehinga pembangunan Kabupaten Kutai Timur dapat dilaksanakan dengan fokus dan tuntas.
Disamping itu, Jauhar mengintruksikan Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan program prioritas serta berprinsip pada money follow program dengan memperhatikan penanganan pandemi Covid-19. (G-S04)
