SANGATTA- Pentingnya menyusun perencanaan program secara efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Hal itu di sampaikan oleh Anggota DPRD Kutim Hepnie Armansyah menanggapi persoalan lambanya progres pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah.
“Sudah berulang kali saya tekankan kepada pemerintah, perencanaan itu harus matang, “ ujarnya.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan ini menyebut, salah satu kegiatan yang menjadi sorotan DPRD Kutim, terkait besarnya belanja anggaran perjalanan dinas yang tidak terserap secara optimal di setiap Perangkat Daerah. Dan menjadi salah satu penyumbang terbesar SiLPA di Kutim.
“Perjalanan Dinas setiap Perangkat Daerah itu SiLPA nya besar sekali, dan itu terjadi setiap tahun, berarti ada yang salah dengan itu,” ungkap Hepnie biasa ia disapa.
Untuk menghindari agar persoalan tidak kembali terulang, Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini meminta pemerintah Daerah melalui Instansi teknisnya yakni Bappeda selaku leading sektor dalam menyusun program kegiatan, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait program perjalanan dinas di setiap PD.
“Khusus untuk dinas Teknis, saya minta selesaikan dulu DPA lah, jangan lagi sibuk-sibuknya kegiatan di daerah, malah ikut Bimtek, selesaikan dulu kewajiban di kantor, kalau DPA sudah bisa di eksekusi, ya silahkan, tapi kebanyakan Bimtek juga masih ada SiLPA berarti saat penganggaran mereka overestimate (berlebihan), ini yang perlu di perhatikan,” ucap Hepnie.
Kedepan, dirinya berharap, pemerintah daerah bisa belajar dari pengalaman sebelumnya mengenai penyusunan program kegiatan agar lebih mengutamakan program yang langsung menyasar dan bisa di rasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, terkait banyaknya anggaran perjalan dinas di masing-masing PD yang menjadi sorotan DPRD, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatakan, setiap PD sengaja mengalokasikan perjalan dinas lebih, tujuanya untuk mengantisipasi apabila ada kegiatan yang bersifat mendadak atau untuk menghadiri undangan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Nah untuk perjalanan, saya rasa setiap Dinas hanya mempersiapkan, karena kadang kala ada undangan yang harus dihadiri baik dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, yang memang tidak masuk dalam jadwal kami. Kalau tidak kami tidak siapkan akan berbahaya pasti kerepotan. Dan, kalau tidak terpakai akan dikembalikan,” ucapnya. (ADV/g-s08)
