SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, khususnya mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp 6 triliun di akhir tahun anggaran 2023. Menurutnya, jumlah Silpa yang besar ini menandakan adanya kekurangan dalam perencanaan penggunaan anggaran yang seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Silpa yang besar ini adalah indikator bahwa kita perlu meningkatkan cara kita mengelola keuangan. Ini harus segera diatasi oleh pemerintah daerah,” kata Hasanuddin dalam wawancara usai Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Ia menambahkan bahwa perencanaan yang tidak matang dan pelaksanaan program pemerintah yang kurang maksimal adalah penyebab utama dari tingginya Silpa.
Selain itu, Hasanuddin menyoroti pentingnya evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif. “Kami perlu evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dan dialokasikan anggarannya dapat terealisasi dengan baik,” ungkapnya.
Hasanuddin juga menekankan perlunya pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. “Perhatian dari masyarakat dan legislator sangat penting dalam mengawasi penggunaan anggaran ini,” katanya. Ia berharap Gubernur Kaltim periode 2025-2030 dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki situasi ini.
“Kita memiliki potensi fiskal yang kuat yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya tentang pengelolaan anggaran, tapi juga tentang bagaimana kita memprioritaskan dan mengeksekusi program-program tersebut,” pungkas Hasanuddin. (ADV/GS-M)
