SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti perbedaan mencolok Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Kaltim, terutama antara Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda. Dengan IPM terendah di Mahakam Ulu sebesar 69,59 dan tertinggi di Samarinda, 82,32, ia mengkritik distribusi pembangunan yang belum merata.
“Meski Kaltim memiliki IPM tinggi secara keseluruhan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah merasakan manfaatnya,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas. Menurutnya, pembangunan yang terpusat hanya di kota besar harus diatasi dengan strategi yang lebih inklusif.
Hasanuddin juga menyoroti bahwa meskipun Kaltim memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi, angka kemiskinan masih bertahan di 6,11 persen pada tahun 2023, dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang masih tinggi. “Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kemiskinan,” tegasnya.
Ketua DPRD Kaltim ini juga menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan DPRD dalam proses pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Ia berharap, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029 akan fokus pada pembangunan manusia yang lebih merata. “Harus ada keseriusan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Kaltim,” pungkasnya. (ADV/GS-M)
