SANGATTA- Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja yang sudah di tunjukan Pemerintah Kabupaten selama tahun 2023. Hal itu di sampikan oleh Anggota DPRD Kutim M Amin dalam sidang Paripurna Ke 27 yang mengagendakan mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD mengenai nota penjelasan dari pemerintah terhadap Raperda Anggaran tahun 2023 di ruang sidang utama, kamis (13/06/2024).
Dalam rapat yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Joni tersebut serta di hadiri oleh 21 Anggota Legislatif, Fraksi Demokrat berpandangan mengenai pendapatan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 352,46 milyar atau 44,76 persen dari anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp 787,53 milyar dirasa masih kurang maksimal mengingat banyaknya kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi.
“Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 tetap perlu diaparesiasi bersama, namun publik perlu tahu, apakah faktor meningkatnya pendapatan asli daerah karena dominan disumbang oleh BUMD atau Perusda ataukah karena faktor lainnya?. Termasuk apakah seluruh BUMD atau Perusda itu berkinerja baik (optimal) sehingga secara signifikan bisa ikut mendongkrak pendapatan asli daerah agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu,” ucap M Amin
Mengenai realisasi belanja, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi terjadinya peningkatan pendapatan daerah tersebut dan sekaligus mendorong agar realisasi belanja daerah ke depan harus lebih besar atau meningkat lebih besar lagi. Pihaknya juga berharap terjadinya peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kutim, secara signifikan dalam seluruh sektor kehidupan.
“Realisasi belanja tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 7,54 trilyun atau 84,18 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 8,96 trilyun. Dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2023, semestinya berkorelasi langsung dengan peningkatan pelayanan pemerintah kabupaten yang lebih efektif dan efisien. Terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program atau urusan yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur,” bebernya.
Berkaitan dengan belanja daerah, Pemkab Kutim mencatatkan presentase yang baik terkait belanja transfer yang dalam hal ini adalah belanja bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa dengan realisasi sebesar Rp 811,45 milyar atau 98,36 persen dari anggaran transfer sebesar Rp 824,94 milyar.
“Kami berharap dengan angka ini, Pemkab Kutim bisa menggenjot laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa mengingat ibu kota nusantara semakin nyata,” pungkasnya. (adv/g-s08)
